DetikNews
Selasa 14 Mei 2019, 12:18 WIB

KPK Periksa Harta Kekayaan 9 Pejabat Negara di Maluku

Ibnu Hariyanto - detikNews
KPK Periksa Harta Kekayaan 9 Pejabat Negara di Maluku Gedung KPK (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - KPK memeriksa harta kekayaan pejabat di lingkungan Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon. Total ada 9 pejabat yang akan diperiksa.

"Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pencegahan korupsi, KPK akan memulai rangkaian pemeriksaan harta kekayaan dari 9 orang penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (14/5/2019).


Kesembilan pejabat tersebut adalah Wali Kota Ambon Richard Laohenapessy, Sekda Provinsi Maluku Hamin bin Thahir, Sekda Kota Ambon Anthony Gustaf Latuheru, Kadis Pendidikan Provinsi Maluku M Saleh Thio, Kadis Pendidikan Kota Ambon Fahmi Sallatalohy, Kadis ESDM Provinsi Maluku Martha Magdalena Nanlohy, Kepala BPKAD Kota Ambon Jacky Talahatu, Kadis PU Provinsi Maluku Ismail Usemahu, dan Kadis Kesehatan Provinsi Maluku Meikyal Pontoh.

"Kegiatan berlokasi di kantor Gubernur Maluku dan akan berlangsung selama tiga hari ke depan hingga 16 Mei 2019," ujar Febri.

Febri mengatakan kegiatan pengecekan harta kekayaan terhadap pejabat negara memang dilakukan secara reguler oleh KPK. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
"Kegiatan pemeriksaan LHKPN sebagai bentuk upaya penegakan hukum, pengawasan internal, dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan mengetahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh penyelenggara negara," ucapnya.

Febri mencatat tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat eksekutif di lingkungan Pemprov Maluku menjadi yang terendah ketiga dengan angka 21 persen. Sedangkan untuk Pemkot Ambon, tingkat pelaporan LHKPN pejabat jadi yang tertinggi, yakni 96,57 persen. Data itu diambil per 31 Maret 2019.
"Kepatuhan penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya merupakan salah satu bentuk transparansi dan tanggung jawab bahwa harta kekayaannya diperoleh dari sumber yang sah," kata Febri.
Febri menambahkan KPK juga telah berupaya memberikan kemudahan dalam pengisian LHKPN itu dengan melalui website https://elhkpn.kpk.go.id. Ia juga meminta masyarakat menyampaikan informasi ke KPK bila ada kekayaan para penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

"Masyarakat dapat menyampaikan informasi jika menemukan ada kekayaan penyelenggara negara yang dipandang tidak sesuai dengan informasi kekayaan yang dilaporkan dan diumumkan penyelenggara negara. Pengumuman LHKPN dapat diakses dengan memilih menu e-announcement pada website tersebut," pungkasnya.


ICW: Publik Belum Puas dengan KPK Pimpinan Agus Rahardjo:


(ibh/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed