DetikNews
Senin 13 Mei 2019, 17:08 WIB

Pemprov DKI Beri Peringatan ke Pengelola Apartemen yang Tak Patuhi Aturan

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Pemprov DKI Beri Peringatan ke Pengelola Apartemen yang Tak Patuhi Aturan Foto: Plt Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Meli Budiastuti. (Fida-detikcom)
Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memberikan surat peringatan ke pengelola yang tak patuhi aturan. Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Meli Budiastuti mengatakan masih ada 122 pengurus apartemen yang belum mematuhi aturan.

Aturan yang dimaksud adalah Pergub Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik.

"Di bulan Maret-April sudah diterbitkan Surat Imbauan Pertama dan Kedua dari Kepala Sudin Perumahan di 5 wilayah kota. Bila tidak diindahkan maka walikota akan menerbitkan surat teguran. SP Pertama dan SP Kedua sesuai protap di atas," kata Meli kepada wartawan, Senin (12/5/2019).



Meli mengatakan 122 pengurus Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3RS) masih meminta waktu setelah Idul Fitri untuk menjalankan aturan. Dia berjanji akan memberikan sanksi pada pengelola yang melanggar.

"Bila sampai dengan surat peringatan kedua tidak diindahkan juga. Maka akan dilaporkan kepada Gubernur dan Kadis. Yang selanjutnya akan diterbitkan SK Gubernur tentang Pencabutan Akta Pengesahan PPRS/P3SRS sebagai Badan Hukum," jelas Meli.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan berjanji akan menegakkan aturan soal P3SRS. Pemprov DKI akan memberikan sanksi bagi P3SRS yang melanggar aturan.

"Kita akan beri sanksi, jelas di dalam aturan itu, Pemprov DKI akan memberikan sanksi dan akan kita laksanakan," kata Anies di gedung PKK Melati Jaya, Jalan Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).

Pembentukan P3SRS merujuk pada Peraturan Gubernur DKI No 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik. Pergub itu dibuat oleh Anies Baswedan untuk menertibkan pemilik apartemen yang nakal.



Tujuan aturan itu juga untuk menyelesaikan masalah konflik antara penghuni dan pengembang di apartemen. Ketika itu, Anies menerima keluhan dari warga yang mengaku diperlakukan tidak baik oleh pengembang.

Menurut Anies, masalah P3SRS harus segera dituntaskan di DKI. Di Jakarta, banyak yang membutuhkan rumah susun (rusun) sebagai tempat tinggal.

"Artinya, kita ingin orang yang tinggal di rumah susun itu puas, sehingga lebih banyak lagi orang yang mau tinggal di rumah susun. Kenyataannya sekarang mereka yang tinggal di rumah susun tidak merasakan adanya keadilan, tidak merasakan adanya kenyamanan, yang tinggal di rumah susun tidak merasakan adanya keadilan, kenyamanan," ucap Anies.
(fdu/idn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed