DetikNews
Selasa 07 Mei 2019, 20:28 WIB

Gus Nuril Ajak Politikus Fokus Ibadah Selama Ramadhan

Mega Putra Ratya - detikNews
Gus Nuril Ajak Politikus Fokus Ibadah Selama Ramadhan Gus Nuril (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Tensi politik yang terus meruncing membuat KH Nuril Arifin alias Gus Nuril ikut berkomentar. Menurut dia, di bulan Ramadhan, sebaiknya elite politik setop membicarakan politik dan fokus mencari berkah.

"Sudah cukup selama 11 bulan kita sibuk dengan politik, dengan duniawi. Sekarang saatnya kita menjadi kepompong selama bulan Ramadhan. Khusyuk beribadah agar kita tidak kehilangan bulan Ramadhan yang mulia ini hanya gara-gara menuruti pertengkaran elite politik," kata Gus Nuril dalam keterangannya, Selasa (7/5/2019).


Gus Nuril menambahkan, sebaiknya di bulan Ramadhan ini para elite politik menahan diri. "Ini saat yang tepat bagi para politikus untuk kembali kepada Allah. Bersabar. Agar selepas bulan Ramadhan bisa menjadi kupu-kupu, terbang menyejahterakan Indonesia," katanya.

Gus Nuril juga mengajak seluruh pendukung kontestan pemilu, baik itu pendukung capres-cawapres maupun caleg, agar menanggalkan semua atribut dukungan dan kembali pada komitmen awal sebagai warga bangsa Indonesia.

Sebab, konflik politik yang cuma datang lima tahun sekali ini tak ada artinya dengan perjalanan bangsa Indonesia selama puluhan tahun.

"Pemilu sudah selesai. Sekarang tidak ada lagi 01, 02, yang ada adalah akumulasi dari 01 dan 02, yaitu 03. Persatuan Indonesia. Petani kembali bertani, pedagang kembali berdagang, semuanya kembali pada fitrahnya sebagai warga bangsa," katanya.

Karena itu, kata dia, saatnya masyarakat melebur kembali menjadi satu, meramaikan masjid dengan ibadah, dan memperbaiki kembali ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathoniyah yang sempat koyak.

"Pilpresnya sekali dalam lima tahun. Tapi pertengkaran kita membuat putus persaudaraan selamanya," katanya.

Gus Nuril juga tak setuju dengan upaya sejumlah pihak untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bagaimanapun, kata dia, KPU adalah lembaga negara yang sah.


Mereka juga masih sedang bekerja. Dia meminta semua pihak menunggu KPU. Kalaupun ada kesalahan dari penyelenggara pemilu itu, masyarakat bisa menempuh cara-cara konstitusional.

"KPU itu lembaga resmi negara, kalau ada upaya mendelegitimasi KPU, itu sama saja mengajak untuk membubarkan negara. Negara ini memiliki sistem yang tepat. Ada kontestasi pemilu, keputusannya ada di KPU, diawasi oleh Bawaslu. Dan jika ada konflik, bisa diserahkan ke MK. Ikuti prosedur itu, jangan main bubar-bubar saja," katanya.
(ega/mpr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed