DetikNews
Senin 06 Mei 2019, 17:42 WIB

Anak Buah Kena OTT KPK, Ketua PN Balikpapan Terancam Sanksi dari MA

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Anak Buah Kena OTT KPK, Ketua PN Balikpapan Terancam Sanksi dari MA Juru bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro (kiri) (Foto: Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Jakarta - Kayat, hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap. Akibatnya, Ketua PN Balikpapan terancam sanksi dari Mahkamah Agung (MA).

"Kami Mahkamah Agung sudah melakukan pembinaan, bahkan mengeluarkan Perma tadi, bahwa ketua Pengadilan, atasannya kalau tidak maksimal melakukan pengawasan terhadap bawahannya, ya dia juga ditindak," kata juru bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Aturan yang dimaksud Andi yakni Perma 8/2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dalam konteks ini, MA juga sudah memberhentikan sementara hakim Kayat.
Andi mengatakan hal ini sebagai bentuk keseriusan MA untuk melakukan reformasi peradilan. MA ditegaskan Andi terus kerja keras melakukan pembinaan.

Menurutnya Ketua PN Balikpapan akan diperiksa karena dinilai gagal melakukan pengawasan terhadap anak buah. Andi mengatakan tidak menutup kemungkinan MA juga akan memeriksa Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

"Ya pasti kita akan lakukan pemeriksaan juga termasuk juga sejauh mana kasus ini, karena Perma yang sudah berlaku. Manakala ada pejabat peradilan yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran, atasannya langsung juga dimintai pertanggungjawaban, apakah telah melakukan pengawasan secara berkala, optimal berkesinambungan, nah inilah Perma," bebernya.
Lalu apa sanksi untuk Ketua PN Balikpapan? Berdasar asas praduga tak bersalah, Andi mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan dahulu.

"Terhadap pemeriksaan sejauh mana kesalahan dan kelalaiannya dalam melakukan pembinaan, tentu juga secara proporsional juga akan diberikan sanksi sesusai Perma itu," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan Kayat sebagai tersangka karena diduga menerima suap untuk membebaskan Sudarman (SDM) dalam kasus pemalsuan surat. Kayat meminta fee Rp 500 juta untuk membebaskan Sudarman. Selain Kayat, KPK menetapkan Sudarman dan pengacaranya, Jhonson Siburian, sebagai tersangka.


Kayat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Sudarman dan Johnson disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(jbr/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed