DetikNews
Senin 06 Mei 2019, 16:47 WIB

PPP Buka Wacana Muktamar Luar Biasa Tentukan Ketum Baru

Elza Astari Retaduari - detikNews
PPP Buka Wacana Muktamar Luar Biasa Tentukan Ketum Baru Foto: Sekjen PPP Arsul Sani (kanan). (Ari Saputra/detikcom).
Jakarta - Muktamar PPP kemungkinan akan dipercepat dari yang seharusnya dilakukan pada 2021 mendatang. Ini tergantung pada hasil musyawarah kerja nasional (Mukernas) yang akan digelar pada pertengahan tahun 2019.

"Kalau menurut periode kepengurusan sekarang maka Muktamar lagi nanti April 2021. Namun apakah akan dipercepat atau tidak akan sangat tergantung apakah ada minimal 2/3 DPW dan DPC yang minta percepatan via Muktamar Luar Biasa," ujar Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Senin (6/5/2019).

Forum Mukernas direncanakan akan digelar usai Idul Fitri nanti. Arsul menyebut mukernas akan memutuskan arah soal periode kepemimpinan PPP usai sang ketum, Romahurmuziy (Rommy) menjadi tersangka suap.


"Nanti rencana di akhir Juni atau awal Juli kami akan Mukernas lagi sebagai forum permusyawaratan partai di bawah Muktamar. Bisa jadi di forum Mukernas ini akan diputuskan," jelas anggota Komisi III DPR itu,

Meski begitu, keputusan Muktamar Luar Biasa untuk memilih ketum tetap tergantung aspirasi dari elite PPP daerah. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) akan menyampaikan aspirasinya pada mukernas.

"Dipercepat atau tidak ya tergantung DPW dan DPC. Aspirasinya bisa via mukernas itu," kata Arsul.

Wacana soal Muktamar Luar Biasa muncul lantaran ditangkapnya Rommy oleh KPK terkait kasus suap. Rommy sendiri sudah mundur sebagai ketum dan PPP kini dipimpin oleh Plt, yakni Suharso Monoarfa.

"Ya itu salah satunya (alasan muncul wacana Muktamar Luar Biasa)," jelas Arsul.


Mengenai waktu dan lokasi Muktamar Luar Biasa, itu akan ditentukan oleh DPP. Hanya saja, ditegaskan Arsul, keputusan ada tidanyak Muktamar Luar Biasa harus disepakati terlebih dahulu lewat Mukernas.

"Kalau soal-soal teknis seperti itu sih biasanya DPP saja yang tentukan," ungkapnya.

Seperti diketahui, Rommy ditetapkan sebagai tersangka suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). KPK menduga Rommy bekerja sama dengan pihak internal Kemenag dalam membantu proses pengisian jabatan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin . Kedua orang tersebut juga menjadi tersangka.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rommy dalam kasus ini. Rommy pun mengajukan praperadilan menggugat status tersangkanya.


Simak Juga "Ekpresi Datar Rommy Usai Sebulan Dibantarkan KPK":

[Gambas:Video 20detik]


(elz/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed