DetikNews
Jumat 26 April 2019, 12:35 WIB

Peserta Pemilu Mulai Laporkan Dana Kampanye, Paling Lambat 2 Mei

Yulida Medistiara - detikNews
Peserta Pemilu Mulai Laporkan Dana Kampanye, Paling Lambat 2 Mei Ilustrasi Gedung KPU (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Peserta pemilu mulai melaporkan dana kampanye atau Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Pelaporan itu ditentukan sampai 2 Mei mendatang.

"Hari ini mulai ada yang mulai menyerahkan (LPPDK)," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).

Peserta pemilu yang wajib menyerahkan LPPDK yaitu mulai dari capres-cawapres, tim kampanye, partai politik, hingga calon anggota legislatif. Hasyim menyebut pelaporan LPPDK itu paling lambat 15 hari setelah hari pencoblosan 17 April lalu atau 2 Mei 2019 dan apabila tidak melaporkan maka akan ada sanksi.

"Sanksinya itu kemudian konsekuensinya nanti sekira dapat kursi ada calon terpilih, calon terpilih tidak ditetapkan. Kursinya nganggur, kosong," kata Hasyim.

Lokasi pelaporan LPPDK itu ditentukan KPU di Hotel Borobudur, bukan di kantor KPU. Sebab Hasyim menyebut kantor KPU masih berlangsung rekapitulasi suara.

"Kalau di kantor KPU dipakai untuk rekapitulasi ya kan, tempatnya terbatas. Insyaallah kalau di sana (Hotel Borobudur) kabarnya ada jin dan genderuwo sudah diusir oleh Mbak Hasyim Asy'ari. Gitu ya bos," ucap Hasyim.




Aturan tentang LPPDK itu tercantum pada Pasal 335 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut bunyinya:

Laporan dana kampanye Pasangan Calon dan tim kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

Sedangkan sanksinya diatur Pasal 338 ayat 3 dan 4 UU Pemilu. Berikut ini bunyinya:

(3) Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

(4) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak,menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.



Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini


(yld/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed