DetikNews
Jumat 26 April 2019, 12:10 WIB

Wiranto Minta Kasus Pembakaran Surat Suara Diselesaikan Penegak Hukum

Arief Ikhsanudin - detikNews
Wiranto Minta Kasus Pembakaran Surat Suara Diselesaikan Penegak Hukum Wiranto (Foto: Ristu Hanafi/detikcom)
Jakarta - Menko Polhukam, Wiranto, meminta kasus-kasus dibakarnya surat suara diselesaikan oleh tim Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil jika dilihat dari banyaknya jumlah TPS.

Wiranto membandingkan jumlah kasus pembakaran kotak suara dibandingkan dengan 813.350 TPS di seluruh Indonesia. Maka, kasus pembakaran tidak merepresentasikan adanya gangguan keamanan nasional.

"Nah makanya (jumlah) itu kecil sekali, biar saja lah. Kalau yang kecil-kecil itu emosional dari mungkin pemilihan di daerah ya ada DPR, DPRD yang mungkin ada kegiatan yang tidak terkontrol," ucap Wiranto kepada wartawan di kantor Adhi Karya, Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).



Wiranto tidak mau mengomentari lebih banyak soal adanya kasus pembakaran TPS. Dia menyebut kasus itu cukup ditangani oleh pihak Gakkumdu di lokasi kejadian.

"Diselesaikan saja oleh Gakkumdu di sana," ucap Wiranto.

Seperti diketahui, maraknya aksi membakar kotak suara terjadi di beberapa tempat seperti di Jambi, Maluku, hingga Sumatera Barat. KPU menyebut pembakaran tersebut termasuk pidana pemilu sehingga harus ditindak secara tegas.

"Kalau kotak suara dibakar itu pidana pemilu, nanti rekan-rekan Bawaslu silakan. Selama masuk dalam tindakan pidana pemilu kami minta segera di proses secara tegas karena itu merusak suara rakyat, orang yang tidak menghargai suara rakyat silakan ditindak tegas dan cepat oleh aparat yang berwajib," kata Komisioner KPU, Viryan Aziz, saat dihubungi, Kamis (25/4).



Viryan mengatakan orang yang melakukan pembakaran terhadap kotak suara tidak menghormati pemilu dan tidak menghormati suara rakyat. Ia mengimbau bila ditemukan adanya indikasi kecurangan semestinya disampaikan dalam rapat pleno terbuka di kecamatan saat berlangsung rekapitulasi di tingkat kecamatan.

"Ya itu orang yang tidak menghomati pemilu, kalau orang yang menghormati pemilu melihat kecurangan kan bisa disampaikan di dalam rapat di kecamatan itu kan terbuka, setiap partai politik, setiap peserta pemilu baik pilpres, pileg itu kan ada saksinya, saksinya bisa menyampaikan kalau ada bukti-bukti dokumen silahkan, tapi kalau enggak ada dokumen tiba-tiba bilang curang, kan ga mungkin. Kita kan harus bicara dengan data-data kalau ada datanya memang ada disampaikan di kecamatan, langsung di perbaiki," imbuhnya.


Simak Juga 'Heboh Surat Suara Dibakar, Penyelenggara Pemilu Tepis Kabar Kecurangan':

(aik/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed