DetikNews
Jumat 26 April 2019, 11:40 WIB

ICW Soroti Tren MA Sunat Vonis Koruptor Pasca Artidjo Pensiun

Haris Fadhil - detikNews
ICW Soroti Tren MA Sunat Vonis Koruptor Pasca Artidjo Pensiun Teatrikal Sunatan Massal di MA (pradipta/detikcom)
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) yang memangkas hukuman koruptor lewat peninjauan kembali (PK). Terakhir yaitu MA menyunat hukuman Bambang Turyono dalam kasus korupsi irigasi 2008.

Menurut ICW, ada tren pengurangan hukuman koruptor usai Artidjo Alkostar pensiun dari posisi hakim agung.

"ICW tidak kaget dengan maraknya putusan yang meringankan terpidana kasus korupsi pada tingkat PK. Karena memang trennya menunjukkan hal itu, pasca hakim Artidjo purnatugas, para terpidana kasus korupsi seakan memanfaatkan situasi tersebut," kata peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhana, Jumat (26/4/2019).


Dia mengatakan dalam beberapa putusan PK yang dibuat MA seolah tidak memahami pasal 4 UU Tipikor. Menurutnya, dalam pasal 4 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur soal pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana.

"Pertimbangan memperingan hukuman pelaku korupsi karena telah mengembalikan uang hasil kejahatan patut untuk dipertanyakan," ucapnya.

Kurnia menyebut ICW memiliki data adanya 25 terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK tengah mengajukan PK. Dia mengingatkan Ketua MA agar putusan PK mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

"Ini harusnya menjadi warning bagi Ketua MA, agar ke depan putusan-putusan pada tingkat PK harus benar-benar mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat," ujar Kurnia.


MA sebelumnya tercatat mengabulkan PK yang diajukan Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng dalam kasus suap proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor. Hasilnya, hukuman Choel berkurang 6 bulan, dari yang seharusnya 3,5 tahun menjadi hanya 3 tahun.

MA juga mengabulkan PK mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Suroso Atmomartoyo yang terbukti mendapatkan fasilitas mewah dan gratifikasi dari rekanan selama di London, Inggris. Dia telah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta dan membayar uang pengganti sebesar USD 190 ribu pada tingkat kasasi di 2016.

Namun, MA mengurangi putusan tersebut lewat putusan PK. Suroso pun dinyatakan tak perlu membayar uang pengganti USD 190 ribu.

MA juga menyunat hukuman OC Kaligis, dari 10 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara.

Terbaru, MA menyunat vonis PNS di Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Bambang Turyono dalam kasus korupsi irigasi 2008. Dalam pekerjaan technical assistance for basin water resources management terjadi patgulipat anggaran sehingga negara merugi Rp 2,5 miliar.


Atas hal itu, Bambang didudukkan di kursi pesakitan dan kemudian divonis 15 bulan penjara yang selanjutnya bertambah di tingkat kasasi setelah Artidjo memperberat hukuman Bambang menjadi 6 tahun penjara. Artidjo juga menjatuhkan denda 300 juta subsider 7 bulan kurungan.

Tapi, kini hukuman Bambang dipotong lewat putusan PK. Hukumannya diturunkan menjadi 4 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan meski dia tetap dinyatakan terbukti bersalah merugikan keuangan negara.

Meski demikian, ada juga sejumlah permohonan PK yang ditolak MA. Misalnya, PK yang diajukan eks Menag Suryadharma Ali, eks Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dan pengacara Raoul Adhitya Wiranata Kusumah.


(HSF/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed