DetikNews
2019/04/25 20:33:12 WIB

Round-Up

Bawaslu Tampik Usulan Pansus Kecurangan Pemilu

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Bawaslu Tampik Usulan Pansus Kecurangan Pemilu Ilustrasi gedung Bawaslu (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Gagasan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait pembentukan Pansus kecurangan Pemilu 2019 ditampik Bawaslu. Pansus kecurangan itu dikhawatirkan dapat menimbulkan kompetisi antarlembaga untuk mengadili perkara.

"Kan dalam undang-undang sudah disahkan kepada Bawaslu hal tersebut. Ya agak sulit lah, masa nanti berkompetisi mengadili," ujar Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja saat dihubungi, Kamis (25/4/2019).



Merujuk pada aturan yang berlaku, Bagja mengatakan penanganan terkait kecurangan pemilu merupakan kewenangan Bawaslu. Apalagi, menurut dia, Bawaslu juga merupakan bentukan DPR.

"Mengenai kecurangan pemilu kan sudah ada ininya, pelanggaran administrasi, hukum kan sudah ada bawaslu, yang membuat bawaslu kan DPR juga," ucapnya.

Karena itu, Bagja menyarankan semua pihak yang menemukan indikasi kecurangan untuk melaporkannya kepada Bawaslu. Bagja menegaskan Bawaslu siap menangani setiap kasus yang dilaporkan.

"Ya kalo ada pelanggaran silakan aja lapor Bawaslu," paparnya.



Usulan mengenai pembentukan pansus kecurangan ini disampaikan Fadli Zon karena dia melihat kecurangan di Pemilu 2019 masuk dalam kategori terstruktur, sistematik, masif, dan brutal (TSMB). Dia ingin DPR mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan pemilu kali ini.

"Saya kira nanti perlu dibentuk pansus kecurangan ini. Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode. Kalau misalnya teman-teman itu menyetujui, akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur, dan brutal. Mulai pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed