DetikNews
Senin 22 April 2019, 19:21 WIB

BPN: Prabowo Tak akan Ambil Langkah Inkonstitusional

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
BPN: Prabowo Tak akan Ambil Langkah Inkonstitusional Hashim Djojohadikusumo (Foto: dok. Antara Foto)
Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta masyarakat tak khawatir akan adanya tindakan inkonstitusional dari pihaknya. BPN menegaskan Prabowo-Sandiaga akan mengambil langkah yang sesuai dengan konstitusi jika terdapat kecurangan pada Pilpres 2019.

"Saya kira tidak perlu diragukan atau dikhawatirkan. Prabowo tidak akan ambil langkah-langkah yang di luar konstitusional," ujar Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).



Prabowo, kata Hashim, bahkan telah mewanti-wanti para pendukungnya untuk tidak terpancing emosi lantaran banyak ditemukannya kecurangan pada Pilpres 2019. Hal itu semata-mata untuk menjauhkan hal-hal yang inkonstitusional.

"Dia sudah menitip kepada seluruh pendukungnya untuk kita sejuk, jangan terpancing emosi, dan jangan terpancing oleh provokasi dari pihak sebelah," katanya.



Kendati demikian, politikus Gerindra itu meminta pihak aparat tidak melakukan langkah-langkah yang inkonstitusional terkait Pilpres 2019 ini.

"Tapi sebaliknya kami berharap dari aparat akan ambil cara-cara konstitusional. Kalau mereka ambil konstitusional, kami juga ambil cara-cara konstitusional," ujar Hashim.

Di sisi lain, Hashim menjelaskan keinginan pihaknya terkait Pemilu 2019. BPN, kata dia, ingin Pemilu 2019 dilakukan secara jujur, adil, dan transparan.

"BPN 02 ingin pemilihan presiden dan pemilihan umum dilaksanakan secara jujur dan transparan dan adil. Saya ulangi, jujur, adil, dan transparan. Kami menilai sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil," katanya.


BPN Prabowo: Pemilu 2019 Tak Jujur-Adil-Transparan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membeberkan banyaknya kecurangan pada Pemilu 2019 ini. BPN pun menilai Pemilu 2019 dilaksanakan secara tidak jujur-adil-transparan.

"Kami menilai sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil," kata Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).



Hashim mencontohkan terkait 17,5 juta DPT bermasalah yang BPN temukan. Meski telah tujuh kali mendatangi KPU untuk melaporkan persoalan itu, solusi yang berarti masih juga belum ada.

"Masalah 17,5 juta nama bermasalah sampai 18,8 juta bermasalah yang BPN 02 sampaikan ke KPU sudah berulang kali, sudah tujuh kali kami ketemu di KPU sampai tiga hari sebelum hari pencoblosan tanggal 17 April masalah itu belum tuntas, belum selesai, jadi masalah tetap masalah," tuturnya.



Politikus Gerindra itu pun curiga 17,5 juta DPT bermasalah itu berkaitan dengan hasil quick count atau hitung cepat yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia curiga 17,5 juta DPT bermasalah tersebut untuk menambah suara sang petahana.

"Kami khawatir dan kami mencurigai, kami cemas bahwa angka selisih yang quick count-quick count itu diambil dari 17,5 juta nama itu. Sebanyak 17,5 juta dari 192 juta di DPT adalah 9 persen," kata adik Prabowo Subianto itu.

Sebelumnya, BPN membeberkan bukti-bukti adanya kecurangan pada Pilpres 2019 ini. Bukti kecurangan itu mulai dari data C1 yang berbeda dengan website real count KPU hingga ditemukannya surat suara yang sudah tercoblos 01. BPN pun menegaskan akan membawa temuan-temuannya itu ke Bawaslu dan KPU.


Simak Juga 'Ngevlog Bareng Tim BPN, Sandiaga: Perjuangan Belum Selesai':

[Gambas:Video 20detik]


(mae/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed