DetikNews
Minggu 21 April 2019, 15:58 WIB

Gakkumdu Koordinasi dengan Bawaslu soal Situs jurdil2019.org

Mei Amelia R - detikNews
Gakkumdu Koordinasi dengan Bawaslu soal Situs jurdil2019.org Foto: dok. Screenshot dari situs jurdil2019.org
Jakarta - Situs jurdil2019.org diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atas permintaan Bawaslu. Sentra Gakkumdu sendiri akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait situs tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan sejauh ini Sentra Gakkumdu belum mendapatkan laporan dari Bawaslu soal situs tersebut.

"Segala yang berkaitan dengan pemilu itu domainnya di Bawaslu, apakah terkait tindak pidana pemilu atau bukan," kata Dedi saat dihubungi detikcom, Minggu (21/4/2019).

Dedi mengatakan Sentra Gakkumdu-lah yang akan memproses jika kemudian Bawaslu menyatakan ada tindak pidana dalam situs tersebut. Namun hingga saat ini Gakkumdu belum menerima laporan dari Bawaslu terkait adanya pelanggaran pemilu terkait situs tersebut.




"Ya tunggu rekomendasi dari Bawaslu yang mengasesmennya nanti," tuturnya.

Bawaslu telah mencabut izin atau akreditasi lembaga pemantau pemilu Jurdil2019. Pencabutan izin ini dilakukan karena lembaga itu tidak menjalankan tugas sesuai dengan prinsip pemantauan.

"Situs jurdil2019.org pengembangan dari pemantau PT Prawedanet Aliansi Teknologi dan akhirnya kita cabut akreditasinya hari ini sebagai pemantau karena tidak sesuai dengan prinsip pemantauan," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin kepada detikcom, Minggu (21/4/2019).

Afif mengatakan lembaga survei tersebut mengajukan izin sebagai pemantau, yang akan membuat aplikasi untuk pelaporan pelanggaran pemilu. Namun Afif menyebut lembaga tersebut melanggar aturan dengan membuat dan mempublikasikan quick count, yang berdasarkan aturan harusnya terdaftar di KPU.

Kominfo juga telah memblokir situs tersebut. Hingga pukul 15.53 WIB, Minggu (21/4), pantauan detikcom, situs tersebut tidak dapat diakses.

"Sudah kami blokir," kata Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu kepada wartawan, Minggu (21/4/2019).



Simak Juga "Bawaslu Ungkap Sederet Pelanggaran Kampanye dan Pemilu":

[Gambas:Video 20detik]


(mei/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed