DetikNews
2019/04/16 08:48:33 WIB

Round-Up

Kisruh Pencoblosan Luar Negeri, akankah Pencoblosan Diulang?

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Kisruh Pencoblosan Luar Negeri, akankah Pencoblosan Diulang? Pencoblosan Pemilu 2019 di Sydney (PPLN Sydney)
Jakarta - Pencoblosan Pemilu 2019 di Sydney, Australia, dilaporkan kisruh. Kalutnya pencoblosan itu mendorong sejumlah WNI membuat petisi agar adanya pemilu ulang.

Kekisruhan itu disebabkan TPS ditutup saat masih banyak WNI yang antre untuk mencoblos. KPU menjelaskan penyebab ditutupnya TPS di Town Hall Sydney karena masa sewanya sudah habis per pukul 18.00 waktu setempat.

"Di Sydney itu kami sudah cek, kalau memang surat suara masih ada, maka masih dilayani. Selama mereka sudah terdaftar di TPS tersebut, harusnya dilayani. Tapi kan Town Hall itu kami menyewa sampai pukul 18.00. Nah, kami bisa saja jika ada permintaan dari masyarakat bahwa ada pemungutan suara susulan. Jika Bawaslu atau Panwas Sydney merekomendasi, tinggal dijalankan," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra saat dihubungi, Minggu (14/4/2019).


[Gambas:Video 20detik]


Kacaunya pencoblosan di Sydney ini juga ramai dibahas di media sosial. Ada salah satu video yang memperlihatkan WNI di Sydney memprotes seorang pria.

Pria itu disebut sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sydney dan terafiliasi dengan parpol tertentu. KPU menepis isu tersebut.

"Sudah kami cek SK PPLN maupun SK KPPS luar negeri, tidak ada nama tersebut," ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat dimintai konfirmasi terpisah.



Penjelasan juga datang dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney. PPLN Sydney mengatakan proses pencoblosan berjalan dengan lancar.

PPLN Sydney mengatakan bahwa pencoblosan untuk pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) dan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) berjalan lancar. Tapi, masalah terjadi ketika giliran DPKLN (Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri). Menurut PPLN, banyak pemilih yang sebenarnya masuk DPKLN tapi tidak tahu. Pemilih di DPKLN baru bisa mencoblos satu jam jelang penutupan pencoblosan.

"Menjelang jam 17.00 atau mendekati waktu bagi DPKLN untuk melakukan pencoblosan, antrean pemilih mencapai puncaknya. Pemilih DPKLN yang ingin mencoblos memenuhi pintu masuk lokasi gedung TPS berada," jelas PPLN Sydney.

PPLN Sydney mengaku sudah berusaha mempercepat pelayanan terhadap pemilih. Tapi ketika waktu menunjukkan pukul 18.00, masih banyak orang berkumpul di depan pintu masuk lokasi gedung TPS.

"Dengan berbagai pertimbangan dan musyawarah dengan Panwaslu, saksi, perwakilan Mabes Polri dan pihak keamanan gedung; terutama pertimbangan keamanan gedung dan waktu penggunaan gedung yang terbatas, maka penutupan pintu masuk gedung dilakukan pada pukul 18.00. Pemilih yang berada di luar gedung telah diberi penjelasan bahwa waktu pencoblosan telah berakhir, namun pelayanan masih dilakukan pada pemilih yang sudah memasuki gedung. Beberapa pemilih yang di luar gedung masih kurang puas meskipun telah diberi penjelasan oleh PPLN," ungkap PPLN Sydney.

WNI di Sydney Buat Petisi

Komunitas masyarakat Indonesia di Sydney, Australia, membuat petisi meminta adanya pemilu ulang di Sydney karena banyaknya warga Indonesia yang tidak dapat mencoblos. Petisi ini telah ditandatangani puluhan ribu orang

Petisi itu menyebutkan, dalam pemilu 13 April 2019 yang digelar di Sydney, ratusan warga Indonesia yang mempunyai hak pilih tidak diizinkan melakukan apa yang jadi hak mereka meski telah antre panjang.



Warga Indonesia disebut tidak dapat memilih karena proses yang panjang dan ketidakmampuan PPLN Sydney sehingga menyebabkan antrean tidak berakhir sampai pukul 6 sore waktu setempat. PPLN juga disebut sengaja menutup TPS tepat jam 6 sore, tanpa menghiraukan pemilih yang telah antre.

Terkait hal tersebut, KPU mengatakan pihaknya bekerja berdasarkan aturan. Namun KPU menyatakan, bila nantinya terbukti adanya pelanggaran, maka Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada KPU.

"Kita ini kerja bukan berdasarkan petisi, tapi aturan," kata komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat dimintai konfirmasi.

"Bila ada yang dilanggar dan tidak sesuai aturan, tentu Bawaslu bisa merekomendasikan kepada KPU," sambungnya.



Pernyataan senada juga disampaikan oleh komisioner KPU Ilham Saputra. Ilham menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait pelaksanaan pemilu

"Terkait permintaan pemungutan suara susulan, kami harus menunggu rekomendasi resmi dari Bawaslu. Penyelenggara di Sydney itu kan ada PPLN, Panwas sana," ujar komisioner KPU Ilham Saputra di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Ilham mengatakan, jika Panwaslu menganggap dan menemukan adanya pelanggaran dalam proses pemungutan suara, Panwaslu dapat memberikan rekomendasi pemungutan suara susulan bagi KPU. Menurut Ilham, nantinya KPU akan menjalankan rekomendasi yang diberikan.

"Kalau Panwas sana menganggap bahwa memang ada pelanggaran atau ada hal yang memang harus direkomendasi untuk pemungutan suara susulan, maka kita harus menjalankan," kata Ilham.

Sementara itu, PPLN Sydney baru akan mengambil keputusan esok hari. PPLN Sydney akan menggelar rapat bersama Panwaslu Luar Negeri Sydney.

"Kami akan memutuskan besok. Baru saja selesai rapat untuk evaluasi dan koordinasi penghitungan suara," ujar Ketua PPLN Sydney Heranudin saat dimintai konfirmasi, Senin (15/4/2019).

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed