DetikNews
Senin 15 April 2019, 18:10 WIB

Polisi Telisik Dugaan Korupsi di Kasus Penipuan Ketua Kadin Bali

Aditya Mardiastuti - detikNews
Polisi Telisik Dugaan Korupsi di Kasus Penipuan Ketua Kadin Bali Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra (Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)
Denpasar - Polisi mulai menelisik indikasi korupsi dalam kasus dugaan penipuan yang dilakukan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali Anak Agung Ngrah Alit Wiraputra. Polisi juga sudah melakukan gelar perkara gabungan.

"Tadi kami sudah gelar perkara gabungan krimum dan krimsus kaitan penanganan indikasi korupsi di kasus penipuan perizinan Agung Alit," kata Dirkrimum Polda Bali Kombes Andi Fairan lewat pesan singkat di Denpasar, Bali, Senin (15/4/2019)

Andi menyebut pihaknya sudah menyerahkan sejumlah berkas kasus penipuan Alit terkait perizinan pengembangan di kawasan Pelabuhan Pelindo Benoa ke Ditreskrimsus (Direktorat Kriminal Khusus).

"Nota dinas, laporan Informasi serta berkas proses pengajuan perizinan di Bappeda provinsi sudah diserahkan dari krimum ke krimsus untuk ditindaklanjuti," tuturnya.

Hingga saat ini polisi juga sudah menyerahkan berkas perkara kasus penipuan Alit ke Kejati Bali. Andi menyebut pihaknya juga mengajukan sekaligus permohonan penambahan penahanan.

"Berkas tersangka penipuan Agung Alit hari ini sudah dilimpahkan ke Kejati untuk diteliti, kami juga sudah menyerahkan surat permohonan perpanjangan penahanan tersangka atas nama AA Ngurah Alit Wiraputra," tuturnya.

Terpisah, Wadir Krimsus Polda Bali AKBP Bambang Tertianto membenarkan pihaknya telah menerima pelimpahan berkas dari Ditreskrimum. Penyerahan berkas itu dilakukan Jumat (12/4) lalu.

"Iya tadi kami diberi penjelasan tentang perkara penipuan yang ditangani krimum selanjutnya tentang dugaan korupsinya akan krimsus investigasi. Tentunya kami akan telaah dan klarifikasi kepada para pihak pemprov terkait perizinan," terangnya.

Kasus penipuan yang melibatkan Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra berawal pada Januari 2012. Saat itu pelapor, Sutrisno Lukito Disastro, berminat berinvestasi di pengembangan di kawasan Pelabuhan Pelindo Benoa. Sutrisno dan Alit pun membentuk PT Bangun Segitiga Mas (BSM).

Dalam kesepakatan itu, disetujui Sutrisno menyetorkan biaya operasional senilai Rp 30 miliar. Pembayaran pun sudah dilakukan dua termin dengan total Rp 16 miliar. Setelah uang itu dikeluarkan, izin tak juga keluar dari gubernur. Padahal uang Rp 16 miliar sudah dikucurkan dan sudah berjalan 6 bulan.

"Kami sudah melakukan pemeriksaan Pelindo III sebenarnya. Dari Pelindo mengatakan kami itu hanya tempat diadakan pengembangan, misal reklamasi dan sebagainya, tapi proyeknya di Kementerian Perhubungan di pusat. Mereka mengatakan di tahun 2012 kami tidak ada mau kerja sama dengan pihak ketiga, kami BUMN ada dana negara sendiri. Kami berpikir mungkin saja itu proses penipuannya, seakan-akan bisa bekerja sama dengan Pelindo tapi Pelindo tidak menginginkan bekerja sama dengan pihak ketiga. Buktinya pengembangan sudah berjalan dan proses lelang sudah berjalan di Kementerian," tutur Andi.



Tonton juga video saat Ketua Kadin Bali Ditahan Gegara Kasus Penipuan Hingga Rp 16 M:

[Gambas:Video 20detik]


(ams/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed