detikNews
Jumat 12 April 2019, 14:21 WIB

Polri Soroti Lemahnya UU Jerat Perdagangan Satwa Dilindungi

Audrey Santoso - detikNews
Polri Soroti Lemahnya UU Jerat Perdagangan Satwa Dilindungi Gedung Mabes Polri (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta - Polisi sedang mendalami dugaan keterlibatan oknum Taman Safari Indonesia (TSI) dalam sindikat perdagangan satwa dilindungi. Polisi berharap lembaga konservasi tak kongkalikong dengan orang yang diduga oknum.

"Harus jadi perhatian, pertama di mana fungsi kontrolnya. Si konservasi itu jangan sampai berkolusi dengan oknum juga," tegas Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra, kepada detikcom di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/4/2019).



Polisi juga menyoroti lemahnya sanksi dalam undang-undang terhadap pelaku perburuan dan penjualan satwa liar.

"Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini usianya sudah terlalu lama. Kami harap pemerintah meng-amandemen undang-undang ini segera karena terlalu sanksinya ringan," kata Asep.



Asep menuturkan undang-undang tersebut mengakomodir jerat pidana bagi pihak yang memperdagangkan satwa liar pada Pasal 21 ayat 2 dan 40 ayat 2. Namun sanksinya tak sebanding dengan keuntungan yang diraup pelaku sehingga tak menimbulkan efek jera.

Berikut bunyi Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya:

'Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.'

Sementara itu bunyi Pasal 40 ayat 2 berbunyi:

'Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).'

"Sementara sering kami lihat vonis yang dijatuhi kepada pelaku itu ringan. Paling berat, yang saya tahu, 1,5 tahun," ujar Asep.

Asep menjelaskan kejahatan perdagangan satwa liar menjadi kejahatan terbesar ketiga di dunia setelah narkoba dan senjata api. Data tersebut dia ketahui saat menghadiri konferensi tentang satwa di Bangkok, Thailand pada 2016 lalu.

"Ini sudah harus jadi perhatian pemerintah karena kita sudah beberapa kali konferensi di luar negeri, mereka yang di luar negeri juga sudah concern tentang itu. Kejahatan ini sudah dalam kategori serius, ini 3 terbesar setelah kejahatan narkotika dan penyelundupan senjata api, disusul trafficking on person," terang Asep.



Sebelumnya, polisi berencana memanggil kurator Taman Safari Indonesia (TSI) terkait kasus perdagangan satwa liar.

"Permintaan keterangan terhadap pihak TSI. Tentunya mungkin pada level kurator. Sejauh ini diduga begitu (ada keterlibatan dengan sindikat perdagangan satwa liar)," kata Kanit V Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri AKBP Sugeng kepada detikcom, pagi tadi.

Sugeng menceritakan terbongkarnya dugaan keterlibatan TSI berawal dari pengembangan kasus atas nama tersangka DR, yang kedapatan menjual monyet Yaki di Bandung, Jawa Barat pada Januari 2019 lalu.

"Pengembangan penyidikan ini dari jaringan Saudara DR kemudian ada yang namanya AH. Dia yang diduga kuat dia ada jalinan kerja sama dengan oknum TSI atas nama IP," jelas Sugeng.

AH merupakan rekan DR yang menyediakan tempat penampungan satwa liar yang hendak diperdagangkan di wilayah Jawa Barat.

"Masih diduga (oknum TSI membeli dan 'memutihkan' status satwa liar yang dijual di pasar gelap), masih kami kembangkan lebih lanjut bagaimana pola transaksinya, proses apakah ada proses perbankan, itu yang kami dalami," imbuh Sugeng.


Simak Juga "Jual-Beli Satwa Dilindungi Secara Online Terungkap!":

[Gambas:Video 20detik]


(aud/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com