DetikNews
Kamis 11 April 2019, 15:57 WIB

WP KPK-Novel Deklarasi 11 April Hari Teror Pemberantasan Korupsi

Ahmad Bil Wahid - detikNews
WP KPK-Novel Deklarasi 11 April Hari Teror Pemberantasan Korupsi Deklarasi hari teror terhadap pemberantasan korupsi (Foto: Ahmad Bil Wahid/detikcom)
Jakarta - Wadah Pegawai (WP) KPK bersama penyidik KPK Novel Baswedan mendeklarasikan 11 April sebagai hari teror terhadap pemberantasan korupsi dan pembela HAM di Indonesia. 11 April sendiri merupakan tanggal Novel diteror air keras.

Pembacaan deklarasi itu dilakukan di panggung peringatan 2 tahun teror Novel di depan gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2019). Pembacaan deklarasi itu dipimpin oleh ketua WP KPK Yudi Purnomo dan diikuti aktivis antikorupsi serta Novel.

"Mencanangkan tanggal 11 April sebagai Hari Teror Terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pembela HAM di Indonesia," kata Yudi diikuti Novel dan perwakilan aktivis antikorupsi yang hadir.



Selain ikut membacakan deklarasi, Novel juga menerima karangan bunga sebagai bentuk dukungan terhadapnya. Dia juga menerima poster petisi dukungan agar kasus teror yang dialami segera terungkap.

Novel mengalami teror penyiraman air keras pada 11 April 2017. Akibatnya, Novel harus menjalani sejumlah operasi di Singapura pada bagian matanya.

Polisi pun sudah membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus ini. Namun, belum diketahui siapa pelaku dan apa motif penyiraman air keras itu.



Berikut isi deklarasi yang dibacakan WP KPK bersama Novel dan aktivis antikorupsi:

Kami para tokoh masyarakat, akademisi, buruh, mahasiswa, aktivis, supir, dan para pekerja, beserta putra dan putri bangsa Indonesia mendeklarasikan bahwa:

1. Mencanangkan tanggal 11 April sebagai Hari Teror Terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pembela HAM di Indonesia;

2. Menolak segala bentuk kebohongan, kepura-puraan, dan kepalsuan semua pihak yang seolah-olah mendukung KPK;

3. Menuntut kepada Presiden RI untuk bersikap tegas dan terang memerangi Teror serta pelemahan terhadap KPK;

4. Menuntut Presiden RI untuk berhenti menunda-nunda pembentukan TGPF independen;

5. Menuntut kepada Presiden RI untuk memastikan pengungkapan 10 kasus teror terhadap KPK, beserta kasus teror lain yang menimpa pembela HAM, pegiat antikorupsi, aktivis sosial, buruh, serta petani di Republik Indonesia.
(abw/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed