Round-Up

Gelombang Hoax Menggempur Sejak Agustus, Kapan Bakal Berhenti?

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 29 Mar 2019 06:37 WIB
Ilustrasi (Foto: Thinkstock)
Jakarta - Penyebaran berita bohong atau hoax seolah-olah tak pernah berhenti. Jumlahnya malah terus meningkat.

Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) mencatat ada 771 hoax dari Agustus 2018 sampai Februari 2019. Pada Januari 2019 saja ada 174 hoax. Angka itu meningkat pada Februari 2019 dengan 353 hoax.

"Hoax meningkat cepat dari Agustus 2018 ada 771 hoax," ucap Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara dalam seminar 'Melawan Hoax untuk Menciptakan Pemilu yang Aman' di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Kebanyakan hoax tersebut bertemakan politik. Tema itu tumbuh subur karena saat ini sedang masa pemilu.

"Hoax itu isinya apa? Paling banyak politik, 23 persen atau 181 (hoax), pemerintah ada 119. Jangan lah kita pesta politik (pemilu) tapi kelakuannya tidak seperti pesta politik," ucap Rudiantara.


Para tokoh nasional pun selalu mengingatkan tentang bahayanya hoax ini. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta masyarakat tak mudah menerima kabar bohong agar tak saling curiga.

"Yang tidak kalah penting adalah berita hoax, berita bohong yang sangat membahayakan bagi kita semua itu adalah sisi jeleknya. Kita sendiri dijadikan masyarakat pewarta, ingin selalu kita share, ada apa saja diberitakan," kata Hadi saat menghadiri istigasah di PLTU Suralaya, Kota Cilegon, Banten, Rabu (27/3).


Menko Polhukam Wiranto mengatakan hoax menjadi salah satu ancaman dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Menurutnya, penyebaran berita hoax tersebut memiliki tujuan politis sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik.

"Berita-berita hoax atau berita bohong yang disampaikan, terutama melalui media sosial, tentunya memiliki tujuan politis, yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," ujar Wiranto.


Sejumlah upaya pun dilakukan untuk memerangi penyebaran hoax itu. Tak terkecuali oleh Google Indonesia. Google mendukung pemerintah memerangi hoax atau informasi bohong menjelang pemilu. Google akan melumpuhkan 'aktor' yang diduga menyebarkan informasi hoax di dunia maya.

"Kita sebenarnya fokus dalam menangkal disinformasi, ada tiga. Pertama buat quality count, yang kita lebih surfacing di algoritma kita yang dari sumber tepercaya, seperti media tepercaya. Kedua kita fighting bad actors, kalau sudah jelas aktornya yang punya niat jahat kita akan takedown," kata Public Policy and Government Relations Google Indonesia, Putri R Alam, di Kaum Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

Google juga telah memberikan perlindungan tambahan ke situs penting Pemilu 2019, termasuk situs KPU, Bawaslu, pintarmemilih.id, perludem.org, hingga cekfakta.com. Fitur di Google News juga dilengkapi khusus topik terkait pemilu. Hal itu agar masyarakat mendapatkan informasi terpercaya terkait pemilu.

Bahkan, Wiranto mewacanakan pelaku hoax bisa dijerat UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia menilai penyebar hoax itu sebagai peneror masyarakat. Untuk itu, Wiranto menyebut para penyebar hoax itu bisa dijerat pula dengan aturan soal terorisme.


"Kan ada Undang-Undang ITE, pidananya ada. Tapi saya terangkan tadi hoax ini kan meneror masyarakat. Terorisme ada fisik dan nonfisik. Terorisme kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoax untuk takut datang ke TPS, itu sudah ancaman, itu sudah terorisme. Maka tentu kita Undang-Undang Terorisme," ucap Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

Jadi sampai kapan gempuran hoax akan berhenti? (ibh/dnu)