detikNews
Senin 25 Maret 2019, 11:16 WIB

Menristek 'Caplok' Pendidikan Advokat, Eks Pengacara: Kacau!

Andi Saputra - detikNews
Menristek Caplok Pendidikan Advokat, Eks Pengacara: Kacau! Ilustrasi (Dok. detikcom)
Jakarta - Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menristesdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat. Permenristekdikti itu dinilai mengangkangi UU Advokat.

"Apa-apaan ini, kacau balau," kata eks pengacara senior, Syamsul Rakan Chaniago, saat berbincang dengan detikcom, Senin (25/3/2019).

Menurut Syamsul, pendidikan advokat sudah benar dilakukan oleh Organisasi Advokat.

"Kampus hukum, itu sudah memberi dasar-dasar ilmu hukum. Tapi bagaimana praktiknya? Tentu Organisasi Advokat yang lebih tahu," ujar Syamsul.


Peraturan Menristekdikti juga dinilai menyalahi konsep distribusi kekuasaan dalam negara demokrasi, yaitu advokat bukan bagian dari eksekutif, sehingga pendidikannya tidak diatur di bawah eksekutif.

"Jadi nggak betul Permenristekdikti itu," kata Syamsul yang kini menjadi hakim ad hoc tingkat kasasi itu.

Sebagaimana diketahui, Menristekdikti menyerahkan penyelenggaraan pendidikan advokat ke kampus-kampus Fakultas Hukum minimal akreditasi B.

"Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan paling kurang selama 2 semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban menyelesaikan belajar paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS)," demikian bunyi Pasal 3 ayat 1 sebagaimana dikutip detikcom, Senin (25/3/2019).

Masa studi program profesi advokat maksimal 3 tahun.

"Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana," demikian isi Pasal 3 ayat 3.

Adapun syarat kelulusan pendidikan advokat, bila:

1. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan.
2. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Profesi Advokat.
3. IPK minimal atau sama dengan 3,00.

Bagi yang lulus, berhak mendapat gelar advokat. Kampus yang melaksanakan pendidikan advokat, wajib menggandeng organisasi advokat.


Selama ini, penyelenggara pendidikan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Hal itu sesuai dengan UU Advokat.

"Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat," demikian bunyi Pasal 2 ayat 1 UU Advokat.
(asp/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com