DetikNews
Selasa 12 Maret 2019, 17:54 WIB

Tekan Pernikahan Anak, KPAI Minta DPR Revisi UU Perkawinan

Adhi Indra Prasetya - detikNews
Tekan Pernikahan Anak, KPAI Minta DPR Revisi UU Perkawinan Ketua KPAI Susanto dalam seminar "Memaknai Putusan MK dan Sinergitas dalam Pencegahan Perkawinan Anak" di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakpus, pada Selasa (12/3/2019) (Adhi Indra-detikcom)
Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti soal angka pernikahan anak yang masih tinggi. KPAI ingin pernikahan anak bisa ditekan jumlahnya dengan merevisi UU Perkawinan dan juga melakukan upaya edukasi.

"Selain usia yang tepat dan proporsional, juga soal pencegahannya. Ini yang buat kami sangat penting. Karena belum tentu saat norma hukumnya terjadi perubahan, tapi tingkat kepatuhannya masyarakat terhadap norma hukum sudah sesuai harapan," kata Ketua KPAI Susanto di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakpus, Selasa (12/3/2019).

"Oleh sebab itu, selain perjuangan dari sisi norma, KPAI tentu berupaya memastikan literasi dan edukasi pada masyarakat luas adalah sesuatu hal yang prinsip dan fundamental, untuk memastikan anak-anak Indonesia terfasilitasi tumbuh kembangnya, tidak menikah usia dini," sambungnya.


Sorotan utama KPAI di UU 1/1974 tentang Perkawinan yakni batas usia 16 tahun yang jadi batas minimal calon pengantin perempuan untuk diizinkan menjalani perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

Pasal tersebut sudah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat. KPAI memberi apresiasi positif amar putusan MK yang memerintahkan DPR merevisi UU Perkawinan khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

KPAI menyatakan amar putusan ini juga sejalan dengan komitmen perlindungan anak seperti dijelaskan di Pasal 1 UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut anak didefinisikan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.


"Sehingga kita semua, termasuk KPAI sangat hati-hati memberikan perspektif, memberikan masukan pada pemerintah bahkan DPR, berapa usia yang tepat, apakah 19, 18, atau sekian tahun. Karena ini harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang pendidikan, kesehatan, fiqih, hukum agama, dan kebijakan-kebijakan yang lain," papar Susanto.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati mengatakan perkawinan anak berkaitan dengan masa depan SDM Indonesia. Sebab kualitas SDM Indonesia bergantung pada ketahanan keluarga.

"Bisa dibayangkan kalau anak mengasuh anak, belum cukup umur, kemudian pendidikan juga terbatas, maka yang ada adalah kemiskinan yang terus berputar dari satu generasi ke satu generasi, seperti lingkaran setan yang tidak berhenti," tutur Rita.


KPAI mencatat pada 2018, ada sebanyak 4.885 aduan masyarakat soal kasus pelanggaran hak anak. Perkawinan usia anak di Indonesia sudah masuk pada fase darurat. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016-2017, Indonesia adalah negara yang mempunyai prevalensi perkawinan usia anak tertinggi di wilayah Asia Timur dan Pasifik.

Rata-rata 25% dari perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Bahkan beberapa Provinsi angka perkawinan usia anak mencapai lebih dari 30%, salah satunya Sulawesi Barat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Australia Indonesia Partnership for Juctice (AIPJ 2) pada tahun 2019, ditemukan fakta bahwa terdapat 12.000 permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan setiap tahunnya.


Berikut 4 rekomendasi KPAI untuk menekan pernikahan anak:

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia perlu segera menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 22 / PUU-XV / 2017, sehingga revisi pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat segera dilakukan.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam hal ini Komisi VIII DPR RI perlu mendesak dan memanggil Kementerian terkait untuk mempercepat proses dan tahapan revisi pasal ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan BKKBN perlu meningkatkan kualitas koordinasi dan kualitas program untuk pencegahan perkawinan usia anak di Indonesia.

4. Pemerintah Daerah, Gubernur, Bupati dan Wali Kota perlu melahirkan kebijakan dan program nyata untuk pencegahan perkawinan usia anak, terutama Provinsi dan Kab/Kota yang prevalensi perkawinan usia anaknya tinggi.
(jbr/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed