detikNews
Selasa 26 Februari 2019, 17:55 WIB

Dilaporkan ke Bawaslu, Mendagri: Saya Tidak Kampanyekan Jokowi

Matius Alfons - detikNews
Dilaporkan ke Bawaslu, Mendagri: Saya Tidak Kampanyekan Jokowi Mendagri Tjahjo Kumolo (Andhika/detikcom)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak mengampanyekan Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara soal dana desa pada Rakornas Perangkat Desa.

"Apakah itu bagian dari kampanye? Kalau kampanye ya saya menyebut nomor 01 atau saya menyebut 'ayo pilih Pak Jokowi!' Kan tidak," ujar Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Pada Rakornas Perangkat Desa, Rabu (20/2), Tjahjo menyampaikan alokasi yang diberikan pemerintah untuk dana desa bertambah setiap tahun. Program itu, kata Tjahjo, adalah bentuk komitmen Jokowi dalam rangka pemerataan pembangunan.

"Saya menyebut bahwa Pak Presiden membuat dana desa begitu bergulir banyaknya, begitu cepatnya, saya kira sah saja," tuturnya.

Karena itu, Tjahjo menyerahkan penanganan pelaporan dirinya kepada Bawaslu. Tjahjo menegaskan, sebagai menteri, dirinya wajib menyampaikan program Jokowi.

"Kalau ada yang melaporkan ya silakan melaporkan saja, secara prinsip saya tidak kampanye. Sebagai pembantu presiden, saya boleh dong menyampaikan 'ini loh program Pak Jokowi', kan boleh aja," sambungnya.






Sementara itu, soal teriakan 'dana desa Pak Jokowi', Tjahjo kembali menegaskan penyebutan Jokowi sebagai presiden. "Ya teriak Pak Jokowi memang sebagai capres? Kan tidak. (Itu) sebagai presiden kan boleh-boleh saja, itu pendapat saya kan, boleh-boleh saja," imbuh Tjahjo.

Tjahjo sebelumnya dilaporkan Advokat Nusantara ke Bawaslu terkait netralitas sebagai pejabat negara. Pernyataan Tjahjo soal 'dana desa Pak Jokowi' di Rakornas Perangkat Desa dinilai menguntungkan salah satu capres.





"Menteri Dalam Negeri melakukan tindakan yang menggiring opini yang menguntungkan Pak Jokowi sebagai paslon 01 atau merugikan Prabowo sebagai paslon 02. Padahal dana desa adalah dana yang bersumber dari negara dan bukan Jokowi sebagai pribadi ataupun sebagai presiden, namun merupakan dana dari APBN yang merupakan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa," papar juru bicara pelapor, Dahlan Pido.
(fdn/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed