DetikNews
Senin 11 Februari 2019, 19:12 WIB

KPK Jawab soal Jangan Rusak Citra Gubernur Papua: Hukum Itu Damai

Haris Fadhil - detikNews
KPK Jawab soal Jangan Rusak Citra Gubernur Papua: Hukum Itu Damai Ilustrasi (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Pimpinan KPK menanggapi tudingan merusak pencitraan Gubernur Papua Lukas Enembe. Bagi KPK, upaya yang dilakukan KPK selalu berlandaskan hukum positif.

"Pembinaan hukum yang terus harus dibangun di negeri ini ialah agar kekuatan hukum di dua hal, yaitu checks and balances dan kekuatan bukti yang harus dikedepankan," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada detikcom, Senin (11/2/2019).

Pernyataan agar KPK tidak merusak citra Lukas Enembe itu sebelumnya disampaikan pengacara Pemprov Papua Stefanus Roy Rening. Dia meminta KPK terbuka menjelaskan penyelidikan kasus yang ditangani KPK terhadap Pemprov Papua.

Namun Saut menyebut urusan ini berbuntut panjang karena adanya dugaan penganiayaan kepada pegawai KPK yang kasusnya telah pada tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya. Mengenai perdebatan tentang ini, Saut meminta agar penyelesaiannya dalam lingkup peradilan saja.

"Perdebatan lanjutnya dilakukan di proses peradilan kasus tersebut nantinya, sehingga akan lebih membangun penegakan hukum di negeri kita," ucap Saut.

"Penegakan hukum itu harus dijalani dengan tenang, damai," imbuh Saut.

Saut kemudian bicara lebih lanjut mengenai pembangunan di Papua yang sangat diperhatikan KPK. Sebab, menurut KPK, kesejahteraan di Papua masih jauh tertinggal.




"Pimpinan jilid IV KPK saja total sudah sembilan kali ke Papua, melihat langsung seperti apa daerah itu," ucap Saut.

"Karena daerah tersebut memang masih jauh tertinggal. Lihat saja di korsupgah.kpk.go.id daerah itu masih kuning dan merah, sementara daerah lain sudah dominan hijau. Kita semua memang harus sabar membangun Papua sambil tetap tegas dalam penegakan hukum," sambungnya.

Sebelumnya, pengacara Pemprov Papua meminta KPK tidak merusak citra Lukas. Dia menyinggung tentang pemanggilan Lukas sehari sebelum dugaan penganiayaan terjadi, yaitu pada Jumat, 1 Februari 2019, sedangkan pada Sabtu, 2 Februari 2019, ada dua penyelidik KPK mengamati rapat Pemprov Papua dan DPRD Papua di Hotel Borobudur, Jakarta.

"Dugaan tindak pidana apa yang dia sedang selidiki. Inilah persoalan bangsa kita hari ini. Kita berharap bahwa penegakan hukum harus secara beradab, tidak biadab. Jangan merusak pencitraan Gubernur Papua, ini yang sedang dilakukan oleh pimpinan KPK," kata Roy di Polda Metro Jaya.
(haf/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed