DetikNews
Selasa 15 Januari 2019, 17:51 WIB

CSIS: Indonesia Bakal Sibuk Urusi Rohingya di Dewan Keamanan PBB

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
CSIS: Indonesia Bakal Sibuk Urusi Rohingya di Dewan Keamanan PBB Konferensi pers di CSIS. (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta - Kiprah Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dinantikan. Salah satu isu yang diperkirakan akan menyita waktu Indonesia adalah mengenai etnis Rohingya.

"Saya pikir kesadaran untuk mengantisipasi isu Rohingya itu sudah muncul juga di kalangan Kementerian Luar Negeri. Kelihatannya Indonesia akan disibukkan dengan masalah Rohingya di Dewan Keamanan PBB," kata peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS (Centre for Strategic and International Studies) Andrew Wiguna Mantong di Pakarti Centre, Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).




Menurut Andrew, ada masalah lain yang mungkin akan diangkat Indonesia, seperti tentang masalah Palestina. Indonesia, menurutnya, juga akan memasukkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan yang bisa dilihat sebagai masalah keamanan.

"Akan tetapi, kalau kita lihat timing-nya, kelihatannya isu Rohingya yang akan ditanya, yang akan juga dihadapi Indonesia di dalam Dewan Keamanan PBB," ujarnya.

Andrew pun menyebut Indonesia perlu bekerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah untuk masalah repatriasi atau pemulangan pengungsi Rohingya ke negara asalnya, yaitu Myanmar. Diplomasi tingkat tinggi, disebut Andrew, sangat diperlukan.

"Kemudian sisi penting yang kelihatannya akan ditunjukkan lewat ASEAN adalah misalnya upaya-upaya untuk memitigasi dan memastikan misalnya pengungsi-pengungsi yang kembali ke Myanmar itu mendapatkan perlakuan yang layak. Jadi masalah seperti peningkatan kapasitas, bantuan kemanusiaan, dan lain sebagainya itu adalah masalah yang likely akan ditempuh Indonesia melalui ASEAN dan memanfaatkan posisinya di Dewan Keamanan PBB," ucapnya.




Sebelumnya, Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap DK PBB melalui pencanangan Sang Saka Merah Putih di Markas PBB, yang dilakukan pada 2 Januari 2019. Lewat acara simbolik itu, Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap DK PBB hingga 31 Desember 2020.

Indonesia bersama 14 negara lainnya (AS, Inggris, Perancis, Rusia, China, Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, dan Republik Dominika) akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan mandatnya di dalam Piagam PBB.

Dari semua negara itu, Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan terbesar untuk Misi Keamanan PBB. Indonesia akan memberi perhatian pada peningkatan efisiensi dan efektivitas misi perdamaian PBB (UN Peace Keeping Operations).
(azr/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed