DetikNews
Minggu 13 Januari 2019, 12:52 WIB

Bisakah Jakarta Jadi Kota Ramah Sepeda?

Adhi Indra Prasetya - detikNews
Bisakah Jakarta Jadi Kota Ramah Sepeda? Jalur sepeda di Jakarta. (Adhi Indra Prasetya/detikcom)
Jakarta - Rencana penataan transportasi Jakarta dan sekitarnya telah diteken. Di dalam rencana itu termuat pembangunan jalur sepeda. Apakah Jakarta bakal menjadi kota ramah sepeda?

Yang dikenal sebagai kota ramah sepeda di dunia selama ini adalah Amsterdam, Copenhagen, atau Paris, kota-kota besar di Benua Biru sana. Namun kondisi jalanan Jakarta hingga saat ini masih menunjukkan kesemerawutan. Pedagang kaki lima di trotoar, angkot ngetem di pinggir jalan, hingga kendaraan melawan arus adalah hal yang relatif lumrah dijumpai di kota negara tropis ini.


Di antara berjejalnya kendaraan bermotor Jakarta, ada 'minoritas ramah lingkungan' yang berharap fasilitas bagi sepeda. Thamrin (48) misalnya, tukang ojek sepeda ontel yang sehari-harinya mangkal di Stasiun Jakarta Kota ini ingin agar pemerintah membangun jalur sepeda yang memadai di sekujur Jakarta. Dengan demikian, aktivitas pesepda bisa lebih terjamin keamanannya. Orang seperti dirinya juga mudah mencari nafkah.

"Jalur khusus sepeda, bisa memudahkan kerja juga," kata Thamrin menyebutkan keinginannya, Kamis (10/1/2019).

Bisakah Jakarta Jadi Kota Ramah Sepeda?Sepeda ontel tukang ojek sepeda di Pasar Pagi Lama Asemka. (Adhi Indra Prasetya/detikcom)

Adi (40), seorang karyawan swasta yang sehari-harinya selalu pulang-pergi dari Rawamangun ke Menteng juga berharap jalur sepeda diperluas. Soalnya, dia selalu merasa was-was bila melewati jalanan bercampur dengan kendaraan-kendaraan bermotor.


"Biar gimana masih was-was kena motor atau kena mobil sih," kata Adi yang memberhentikan sepedanya di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Apa keinginan mereka terlalu mewah?

Untuk konteks Jakarta, lalu lintas sejauh ini memang bukan didominasi sepeda kayuh, melainkan kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor. Tuntutan jalur sepeda yang memadai rentan dipandang sebagai tuntutan yang terlalu mewah, karena belum menjadi kebutuhan primer pengguna jalan Ibu Kota.

"Sebenarnya kita harus tahu juga, berapa sih sebenarnya pengguna sepeda, apakah sudah begitu banyak untuk kita buatkan jalur khusus tersendiri? Tapi apapun itu bentuknya, kita sudah terus berupaya," kata Kepala Seksi Perencanaan Prasarana Jalan dan Utilitas Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Riri Asnita, di kantor Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Jalan Taman Jati Baru, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).



Terpantau di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, tiga jam sejak sore hingga magrib, sepeda jarang melintas. Padahal di sini terdapat jalur sepeda yang kira-kira cukup untuk dua sepeda melaju beriringan. Melihat sepinya jalur sepeda, maka kendaraan bermotor memanfaatkan jalur itu juga saat lalu lintas memadat. Selain itu, terdapat beberapa lokasi di jalur sepeda yang dipakai para pengemudi bajaj, pengemudi ojek online, bahkan pemilik mobil pribadi untuk memarkirkan kendaraannya. Deretan bajaj yang terparkir rapi di jalur sepeda bisa ditemui antara lain di depan Bank BCA, Melawai Plaza, Restoran Kwetiau Sapi Blok M, dan seberang Halte Taman Melawai.

Bisakah Jakarta Jadi Kota Ramah Sepeda?Foto: Jalur sepeda di Jakarta. (Danu Damarjati/detikcom)

Tuntutan akan adanya pengembangan jalur sepeda bisa juga tidak terlalu mewah, namun menjadi tuntutan yang rasional. Polda Metro Jaya pernah menyoroti kecelakaan yang melibatkan pesepeda, setahun lalu. Saat itu, sedang hangat diperbincangkan peristiwa ditabraknya Produser RTV Raden Sandy Syafiek oleh mobil SUV B-2765-SBM saat Sandy menaiki sepeda di Jl Gatot Subroto pada 10 Februari 2018.

Kecelakaan seperti itu sering terjadi di jalan yang tak dilengkapi jalur sepeda. Kepala Sub Direktorat Penegakkan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, menjelaskan jalur sepeda di Jakarta masih minim.

Berbicara pada 27 Februari tahun lalu, dia menyebut jalur khusus sepeda baru sepanjang 26 km, terdiri dari Cipinang-Pondok Kopi sepanjang 7 km, Pondok Kopi-Marunda sepanjang 14,8 km, Taman Ayodya-Kantor Wali Kota Jakarta Selatan 2,2 km, dan di Jalan Tuanku Imam Bonjol-Jl Pangeran Diponegoro 2 km. Padahal, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, jalan provinsi dan jalan kota administrasi di Jakarta tercatat ada 6.678 kilometer. Jumlah ini pun di luar jalan nasional.

Dengan terbatasnya jalur khusus sepeda, pemerintah sudah sepatutnya memperhatikan hak-hak pesepeda. Fasilitas dan hak-hak pesepeda diatur dalam Pasal 25 huruf g UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pemerintah juga harus memberikan kemudahan bagi pesepeda, sebagaimana tertuang dalam Pasal 62 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

"Di mana pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas," ucap Budiyanto saat itu.

Perpres Telah Diteken

Pada 20 Jui 2018, Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (RITJ) Tahun 2018-2029. Perpres itu menetapkan sembilan pilar kebijakan pembangunan transportasi di Jabodetabek, pilar ke-9 berbunyi, "Pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan."

Kebijakan pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan dilaksanakan, salah satunya dengan strategi pengembangan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor (fasilitas pejalan kaki dan pesepeda). Program pengembangan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor itu meliputi peningkatan penggunaan kendaraan tidak bermotor dan pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda.



Dalam matriks kerja RITJ 2018-2019 ini, terdapat rencana kegiatan "pembangunan fasilitas jalur sepeda di sepanjang jalan nasional". Pembangunannya dimulai dari 2018-2019, 2020-2024, dan 2025-2029. Penanggung jawab pembangunan jalur sepeda ini adalah Kementerian Perhubungan.

Bisakah Jakarta Jadi Kota Ramah Sepeda?Foto: Jalur sepeda di Jakarta. (Danu Damarjati/detikcom)

Rencana kegiatan "pembangunan jalur sepeda pada akses menuju/dari simpul transportasi" ditetapkan dimulai tahun 2018 dan selesai pada 2023. Penanggung jawabnya adalah Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah.

Ada pula rencana kegiatan pembangunan jalur sepeda di kawasan transit oriented development (TOD), dimulai dari 2018 dan berakhir pada 2029. Penanggung jawabnya adalah Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah.

Simak berita-berita detikcom tentang ojek sepeda dan pesepeda.
(dnu/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed
BERITA TERBARU +