DetikNews
Senin 07 Januari 2019, 19:15 WIB

Fahri Hamzah soal Utang BPJS Kesehatan: Orang Mau Mati Ditolong Dulu

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Fahri Hamzah soal Utang BPJS Kesehatan: Orang Mau Mati Ditolong Dulu Foto: Fahri Hamzah. (Tsarina/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan membantu BPJS Kesehatan yang defisit. Fahri menilai investasi BPJS Ketenagakerjaan pada sektor infrastruktur sebagai bentuk kegagalan pengelolaan negara.

"Saya waktu itu satu rapat saya mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan justru menyelamatkan BPJS Kesehatan. Sebab ini kan BPJS Ketenagakerjaan itu kan surplus sementara BPJS Kesehatan kan defisit, harusnya sama-sama BPJS dia bisa bikin holding, dia bantunya itu bantu BPJS Kesehatan. Karena itu tugasnya kan, ini kan dalam satu platform kesra (kesejahteraan rakyat)," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2019).



"Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan kemudian membiayai infrastruktur, wah itu sebenarnya sambil BPJS Kesehatan-nya empot-empotan, rakyat nggak dilayani lagi, pelayanan BPJS Kesehatan tutup di mana-mana itu, missleading itu. Itu bagian dari kegagalan pengelolaan oleh negara," imbuhnya.

Fahri menyesalkan jika atas nama membangun infrastruktur justru membuat rakyat terbengkalai. Dirinya tidak ingin rakyat ditinggalkan 'mati' karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan demi membangun infrastruktur.

"Lah ini bagaimana orang rakyatnya mati kok gara-gara nggak dirawat, bagaimana? Ini udah mati orangnya. Infrastruktur siapa yang mati? Nggak ada yang mati kok. Nggak boleh kita membangun terus ini orang ditinggalin jadi mati semua," tegasnya.

"Sama dengan kepala rumah tangga itu, ada anaknya yang sakit, 'nak kamu nggak usah saya obati ya karena kita mau bikin taman di depan rumah, biar rumah kita bagus'. Kan kurang ajar bapaknya kalau kayak begitu. Nggak boleh dong. Yang cepat ini orang mau mati ini ditolong dulu," lanjut Fahri.



Sebelumnya, beberapa rumah sakit mengumumkan bahwa tidak lagi menerima pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan tercatat berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

BPJS Kesehatan mengatakan bahwa ini terkait masalah akreditasi rumah sakit. Sementara, pihak rumah sakit mengatakan putusnya kontrak dengan BPJS Kesehatan daiakibatkan karena ketidaksanggupan BPJS untuk membayar hutang dari BPJS Kesehatan kepada pihak rumah sakit.
(azr/zak)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed