DetikNews
Kamis 27 Desember 2018, 23:01 WIB

Babak Baru Kasus Pemerkosaan Mahasiswi UGM

Tim detikcom - detikNews
Babak Baru Kasus Pemerkosaan Mahasiswi UGM Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi UGM memasuki babak baru setelah korban melapor ke polisi pada pekan lalu. Kini Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menaikkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan.

"Sekarang sudah naik tahap penyidikan, pekan lalu dimulai penyidikan," kata Kabid Humas Polda DIY AKBP Yuliyanto kepada wartawan di Mapolda DIY, Kamis (27/1/2018).

Kasus dugaan pemerkosaan ini terjadi saat mahasiswi UGM tersebut menjalani KKN di Pulau Seram, Maluku, pada 2017. Polisi sudah mulai mengusut kasus tersebut pada November lalu dengan memeriksa 11 pihak terkait.

Dalam memproses kasus ini, Polda DIY berkoordinasi dengan Polda Maluku. Gelar perkara juga telah dilakukan sebagai salah satu pijakan menaikkan proses hukum dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

"Sabtu besok akan ada konferensi pers untuk keterangan lebih lengkapnya," imbuh Yuliyanto.


Salah satu yang menjadi dasar dinaikkannya kasus ini ke tingkat penyidikan adalah adanya laporan korban ke polisi pada pekan lalu. Korban melapor dengan didampingi pengacara.

"Kasus UGM yang peristiwanya di Pulau Seram itu sekarang sudah membuat laporan polisi, korban membuat laporan polisi," ungkap Yulianto.

"Yang jelas, sudah ada laporan polisi berarti sudah tahap penyidikan," sambungnya.

Laporan yang diadukan korban ke polisi adalah dugaan tindak pidana pencabulan yang dialaminya.

"Di laporan polisi soal pencabulan," sebut Yuliyanto.


Namun Yulianto belum mengungkapkan tersangka dalam kasus ini. Pihaknya akan mengungkapkan itu lebih detail saat konferensi pers pada Sabtu (29/12) mendatang.

"Sabtu besok ada konferensi pers lagi, yang lebih detail. Kalau di laporan polisi yang dibuat pekan lalu, ada pihak pelapor dan terlapornya," paparnya.

Yuliyanto mengungkapkan, dalam kasus ini, pihak korban dan terlapor memang sudah didampingi kuasa hukum. Pihak kuasa hukum nanti juga akan hadir dalam jumpa pers tersebut.

"Dari dua pihak didampingi pengacara," ungkapnya.

"Salah satu pengacara dari dua pihak menyampaikan ke penyidik, Sabtu akan ikut jumpa pers. Untuk lokasi dan waktunya nanti menyusul," sambungnya.


Kasus ini terkuak ke publik sejak tulisan dari Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM berjudul 'Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan' dipublikasikan.

Saat dimintai konfirmasi, saat itu UGM mengungkap bahwa ada tim investigasi internal yang dibentuk.


Tim ini telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang harus dilakukan pimpinan kampus. Salah satu rekomendasinya adalah pihak kampus harus memberikan pendampingan psikologi kepada terduga pelaku dan korban. Sebelum pendampingan selesai, mereka tidak bisa menyelesaikan studinya di UGM.

Untuk itu, kampus menyatakan menunda kelulusan terduga pelaku yang merupakan mahasiswa Fakultas Teknik UGM.

UGM juga telah membentuk Komite Etik yang dibentuk melalui SK Rektor Nomor 1991/UN1.P/SK/HUKOR/2018. Komite Etik tersebut terdiri atas tujuh orang yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, fisipol, dan filsafat.


Rekomendasi Komite Etik inilah yang nantinya akan menentukan sanksi terduga pelaku.

Wakil Rektor (Warek) Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM Paripurna Poerwoko Sugarda mengatakan pimpinan UGM memberi batas waktu kepada Komite Etik untuk segera memberi rekomendasi pada akhir tahun ini.

"Kami nyatakan tidak (terpengaruh hasil penyelidikan polisi dalam mengeluarkan rekomendasi), karena Komite Etik bekerja independen untuk memberi rekomendasi ke pimpinan (UGM). Kami beri batas waktu ke Komite (Etik) sampai 30 Desember (2018)," kata Poerwoko kepada wartawan, Jumat (7/12).


Diwawancara terpisah, Rektor UGM Prof Ir Panut Mulyono meminta maaf atas kelambanan UGM dalam merespons kasus ini. Panut mengakui kelambanan tersebut memberi dampak serius secara psikologis, finansial, dan akademik terhadap korban.

"Selain itu, UGM menyadari masih ada budaya menyalahkan korban (blamming victim) dan budaya itu berdampak pada lambatnya pemenuhan hak-hak korban," ujarnya.
(nvl/zak)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed