DetikNews
Selasa 25 Desember 2018, 07:10 WIB

Kontroversi Gubernur Papua Soal TNI-Polri di Nduga

Tim detikcom - detikNews
Kontroversi Gubernur Papua Soal TNI-Polri di Nduga Foto: Gubernur Papua Lukas Enembe (Grandyos Zafna-detikcom).
Jakarta - Pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan tahun baru 2019 menuai kontroversi. Pemerintah menilai keberadaan pasukan TNI-Polri di Nduga baik untuk menjaga keamanan jelang perayaan Natal dan tahun baru 2019.

Permintaan ini disampaikan Lukas usai mengikuti rapat Paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), di Kota Jayapura pada Kamis (20/12/2018). Lukas mengaku jika permintaannya itu telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, Pemkab, dan masyarakat Nduga.

"Saya sebagai Gubernur Papua meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan yang ada di Nduga, karena masyarakat mau merayakan Natal," kata Lukas usai mengikuti rapat Paripurna V DPRP, seperti diwartakan Antara.

"Kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana (Nduga)," ucapnya kala itu.

Masih dilandir dari Antara, seruan Lukas ini memang diamini Ketua DPR Papua, Yunus Wonda serta para pimpinan Fraksi DPRP. Para pemimpin eksekutif dan legislatif di Papua itu meminta kepada Presiden Jokowi, Panglima TNI dan Kapolri agar menarik seluruh aparat TNI dan Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga pascaterjadinya tindakan pembantaian secara keji terhadap puluhan orang pahlawan pembangunan Papua di Puncak Kabo, Distrik Yigi Kabupaten Nduga pada awal Desember.

Menanggapinya, Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan kehadiran aparat TNI di Kabupaten Nduga untuk melindungi rakyat dari kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), bukan untuk membunuh rakyat.

"Saya sudah baca seruan tersebut yang diberitakan oleh beberapa media. Seruan tersebut menunjukkan bahwa Gubernur dan Ketua DRPP serta para pihak tidak memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai pemimpin, pejabat dan wakil rakyat. Bahwa seorang gubernur adalah wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Negara Republik Indonesia (NKRI) di daerah. Gubernur berkewajiban menjamin segala program nasional harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Bukan sebaliknya malah gubernur bersikap menentang kebijakan nasional," tegas Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi di Jayapura sebagaimana dilansir Antara, Jumat (21/12).

"Kehadiran TNI dan Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas negara guna melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kok, gubernur dan Ketua DPRP malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan negara malah didukung dan dilindungi," lanjutnya.


Hingga kini, kata Aidi, masih ada empat orang korban pembantaian oleh KKSB yang belum diketahui nasibnya dan entah di mana rimbanya.

"Bapak gubernur, ketua DPRP, para ketua fraksi DPRP, pemerhati HAM dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, apakah saudara-saudari semua dapat memahami bagaimana perasaan duka keluarga korban yang setiap saat menanyakan kepada TNI-Polri tentang nasib keluarganya yang masih hilang?" katanya dengan nada bertanya.

"Apalagi kalau mereka mendengar bahwa TNI dan Polri telah menghentikan pencarian karena perintah gubernur dan DPRP? Di mana hati nurani saudara-saudari sebagai manusia ciptaan Tuhan apalagi sebagai pemimpin. Bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada Anda," imbuhnya.

Menurut Aidi, pada 6 Desember 2018, di Mbua dilaksanakan ibadah bersama antara rakyat dan TNI di Gerja Mbua yang dipimpin oleh Pendeta Nataniel Tabuni yang merupakan Koordinator Gereja se-Kabupaten Nduga, yang dihadiri oleh Danrem 172/PWY Kolonel J Binsar P Sianipar.

"Di sini, saya ingin mnegaskan bahwa terjadinya tidakan kekerasan yang memakan korban dan mengakibatkan trauma terhadap rakyat di Nduga termasuk di daerah mana pun di seluruh Indonesia bukan disebabkan karena hadirnya aparat keamanan TNI dan Polri di daerah tersebut," katanya.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Martuani Sormin tak mengomentari lebih jauh pernyataan Lukas tersebut. Martuani menegaskan, tugas aparat TNI/Polri adalah menjaga keamanan dan keutuhan NKRI.

"Saya tidak mau mengomentari pernyataan Gubernur Papua itu. Tapi harus diketahui secara universal kehadiran aparat negara atau aparat keamanan di mana pun bertujuan mengemban tugas yang diberikan negara," katanya.


Martuani mengatakan kehadiran TNI dan Polri di Papua, khususnya di Kabupaten Nduga, adalah untuk melayani, melindungi, mengayomi, sekaligus menjamin keamanan masyarakat di sana.

"Jadi tidak satu pun yang bisa melarang kami untuk menempati dan bertugas diseluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Nduga," tegasnya.

Tokoh Papua Papua yang juga merupakan mantan Bupati Tolikara, Jhon Tabo, mengkritik keras pernyataan Lukas tersebut. Jhon menilai pernyataan Lukas manyalahi sumpah janjinya sebagai gubernur yang setia kepada Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

"Saat Gubernur dilantik oleh Presiden RI, dirinya telah mengucapkan sumpah dan janji pejabat negara, yakni kami akan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila sehingga jika dilihat dari pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe sangat berbeda dari janji dan sumpah jabatan tersebut dan telah memprovokasi masyarakat Papua sehingga seakan-akan membuat Papua ini tidak lagi aman melainkan selalu menimbulkan kekacauan di mana-mana," ujar Jhon Tabo kepada wartawan saat ditemui di kediamannnya, Jl Angkasa Distrik, Jayapura, Minggu (23/12).

Jhon mengatakan bahwa kehadiran TNI-Polri di Kabupaten Nduga bukan karena atas kemauan mereka, melainkan karena ingin menyelamatkan warga Papua dari kejahatan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan Kabupaten Nduga merupakan wilayah yang sah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"TNI-Polri adalah alat negara yang bekerja untuk mempertahankan kedaulatan negara sesuai dengan sumpah dan janji prajurit serta protap kerjanya. Pekerjaan TNI-Polri adalah pekerjaan yang sangat mulia," kata Jhon.


Kasus penembakan di Nduga, tambah Jhon, adalah masalah berskala internasional setelah pembantaian warga sipil yang telah berjuang mengabdikan diri untuk membangun Tanah Papua.

"Saya minta kepada pemerintah agar segera menangani masalah Nduga ini dengan cepat dan tidak perlu mendengar aksi-aksi protes dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena mereka punya banyak kepentingan politik. TNI dan Polri segera lakukan penindakan kepada pelaku pembunuh masyarakat sipil di Nduga karena mereka adalah pahlawan pembangunan," ujar Jhon.

Jhon sangat menyayangkan tidak ada adanya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah daerah Nduga dan pihak-pihak terkait untuk mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan kasus Nduga tersebut. Malah menurutnya para pejabat pemerintah itu memberikan pernyataan yang mendukung TPN-OP.

"Seharusnya seorang pejabat pemerintah tidak membuat statement yang seakan-akan menyalahkan TNI-Polri. Padahal kehadiran TNI-Polri di Nduga adalah untuk melindungi masyarakat dari kekejaman KKB," tegasnya.


Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko juga menepis permintaan Lukas untuk menarik TNI-Polri dari Nduga.

"Kehadiran TNI-Polri itu justru memberikan rasa nyaman dan aman, sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah Natal dengan tenang, jangan dibalik-balik," ujar Moeldoko kepada detikcom, Senin (24/12).

Pria yang juga merupakan mantan panglima TNI itu menilai kehadiran TNI dan Polri sesuai dengan tugasnya untuk memberikan pelayanan publik. Gubernur dan TNI-Polri harus bekerja bahu-membahu, bukannya malah berjalan sendiri-sendiri.

"Menciptakan rasa aman nyaman dan tertib itu bagian dari tugas pelayanan publik oleh Gubernur, dan TNI-Polri adalah instrumen yang bisa diperankan, kok malah minta ditarik. Saya kira usul itu menjadi kurang tepat," kata Moeldoko.


Simak Juga 'Tokoh Adat Papua Bersatu Tolak Separatisme':

[Gambas:Video 20detik]



(nvl/rna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed