KPK Cegah 5 Orang Terkait Kasus Korupsi Infrastruktur Lawas

Haris Fadhil - detikNews
Selasa, 18 Des 2018 09:44 WIB
Ilustrasi KPK (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta - Lima orang dicegah bepergian ke luar negeri berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif dalam 14 proyek infrastruktur lama. Dua dari lima orang itu sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

"KPK telah mengirimkan surat pelarangan bepergian ke luar negeri untuk lima orang selama enam bulan ke depan, terhitung tanggal 6 November 2018," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (18/12/2018).




Dua tersangka dari lima orang itu bernama Fathor Rachman, Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011-2013; serta Yuly Ariandi Siregar, Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014.

Sedangkan tiga orang lainnya adalah:
- Jarot Subana, mantan Kepala Bagian Pengendalian Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau Dirut PT Waskita Beton Precast;
- Fakih Usman, mantan Kepala Bagian Pengendalian Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk; dan
- Pitoyo Subandrio, mantan Direktur di Ditjen SDA Kemen PUPR.

KPK sebelumnya telah menetapkan Fathor dan Yuly sebagai tersangka. Keduanya diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk menggarap pekerjaan fiktif.




"Diduga empat perusahaan tersebut (yang ditunjuk para tersangka) tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak," ucap Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/12).

Perusahaan itu kemudian tetap mendapatkan pembayaran dari PT Waskita Karya. Uang tersebut kemudian dikembalikan empat perusahaan subkontraktor itu kepada dua tersangka tersebut. Atas perbuatan mereka, negara diduga mengalami kerugian Rp 186 miliar.


Saksikan juga video 'Anggaran Infrastruktur Rp 4.000 Triliun, KPK Beri Perhatian Khusus':

[Gambas:Video 20detik]


(haf/dhn)