detikNews
Minggu 16 Desember 2018, 11:56 WIB

Indonesia Pamer Capaian Atasi Perubahan Iklim di Polandia

Akfa Nasrulhak - detikNews
Indonesia Pamer Capaian Atasi Perubahan Iklim di Polandia Foto: dok. KLHK
Jakarta - Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan pihaknya telah berhasil menekan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Hal itu dia sampaikan dalam pemaparan dalam diskusi bertema 'Law, Regulatioan, and Policy in Reducing Green House Gas and Environmental Protection for Environmental Justice' di Paviliun Indonesia COP 24 UNFCCC Katowice, Polandia.

"Tipologi kejahatan yang ditangani meliputi illegal logging, kejahatan pada tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang dilindungi, perambahan hutan, pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, serta kebakaran hutan dan lahan, yang tentunya sangat berdampak pada lingkungan dan perubahan iklim," ujar Rasio dalam keterangan tertulis, Minggu (16/12/2018).



Rasio mengklaim baru di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo penegakan hukum Karhutla berani menyentuh korporasi. Sejak 2015 hingga sekarang, menurutnya, sudah ada 510 kasus pidana LHK dibawa ke pengadilan oleh penyidik Gakkum KLHK.

Selain itu, hampir 500 perusahaan yang tidak patuh telah dikenakan sanksi administratif. Puluhan lainnya dinilai lalai menjaga lahan digugat secara perdata.

Sepanjang 2015-2017, total putusan pengadilan yang dinyatakan inkrah untuk mengganti kerugian dan pemulihan (perdata), mencapai Rp 17,82 triliun.

Sedangkan nilai pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) mencapai Rp 36,59 miliar. Angka tersebut, menurut Rasio, menjadi yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Sementara anggota Komisi VII DPR RI, Aryo P.S. Djojohadikusumo, mengatakan, untuk pengendalian perubahan iklim, dibutuhkan tiga hal, yaitu aksi, legislasi, dan keuangan.

"Dari sisi legislasi, DPR telah meratifikasi Paris Agreement menjadi UU Nomor 16 Tahun 2016 dalam waktu yang paling singkat, kurang dari satu bulan," kata Aryo.



Dari sisi anggaran, lanjut Aryo, berkat dukungan DPR dalam tiga tahun terakhir, jumlah anggaran pembiayaan perubahan iklim yang ditetapkan pada APBN terus meningkat.

"Pada tahun 2016 sebesar Rp 72,3 triliun, pada tahun 2017 sebesar Rp 81,7 triliun, dan pada tahun 2018 mencapai Rp 121,4 triliun dari total belanja negara sebesar Rp 2.220 triliun," jelas Aryo.

Di lain pihak, Hakim Agung Takdir Rahmadi menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dengan memegang prinsip in dubio pro natura atau keberpihakan kepada lingkungan hidup.

Takdir mencontohkan beberapa kasus yang sampai ke Mahkamah Agung, dan akhirnya dimenangi oleh KLHK. Beberapa waktu lalu, Mahkamah Agung (MA) memutuskan PT JJP bersalah setelah melalui proses kasasi pada 28 Juni 2018.

Perusahaan tersebut diwajibkan membayar ganti rugi serta biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 491 miliar. Pada Agustus 2018, MA juga menolak kasasi PT Waringin Agro Jaya (PT WAJ) dan mengabulkan gugatan KLHK senilai Rp 639,94 miliar.

Sebagai informasi, Indonesia telah menetapkan ambisi penurunan emisi sebesar 29 persen tanpa syarat, hingga 41 persen bersyarat dari skenario business as usual (BAU) tahun 2030, dengan kehutanan dan energi sebagai sektor sasaran utama.

Dalam mencapai hal itu, terus bersinergi berbagai elemen dalam tiga pemegang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau yang dikenal Trias Politika.
(mul/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com