detikNews
2018/11/29 08:38:45 WIB

Ini Fakta Keputusan Hukum ke Soeharto di Kasus Korupsi

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ini Fakta Keputusan Hukum ke Soeharto di Kasus Korupsi Presiden Soeharto (Getty)
Jakarta - PDIP mencap Soeharto sebagai guru korupsi. Hal itu ia sampaikan sebagai sanggahan terhadap kampanye Prabowo yang menyatakan korupsi di Indonesia dewasa ini dianalogikan sebagai penyakit kanker stadium 4. Benarkah?

"Soeharto sebagai Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya melakukan praktik penyalahgunaan wewenang yang membawa kerugian keuangan negara (korupsi) bukan lagi hanya sebuah opini, melainkan sudah menjadi keputusan hukum negara," kata ahli hukum tata negara, Bayu Dwi Anggono, kepada detikcom, Kamis (29/11/2018).

Bayu bicara bukannya tanpa bukti. Sebab, sudah banyak keputusan hukum oleh negara, baik berupa Tap MPR maupun putusan pengadilan yang di dalamnya telah menyebut bahwa selama pemerintahan Soeharto dipenuhi praktik korupsi, termasuk yang dilakukan Soeharto sendiri.

Putusan hukum oleh negara itu berupa:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

"Secara jelas dalam bagian menimbang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan negara selama era Orde Baru telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional," ujar Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.

2. Pasal 4 Tap MPR XI/MPR/1998 berisi perintah negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap Soeharto, yaitu upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta/konglomerat, termasuk mantan presiden Soeharto.


3. Pada 31 Maret 2000, kejaksaan menetapkan Soeharto sebagai tersangka atas dugaan korupsi tujuh yayasan yang dipimpinnya. Kemudian, pada Agustus 2000, perkara masuk tahap persidangan. Mengingat upaya menghadirkan Soeharto dalam persidangan selalu gagal, maka pada 11 Mei 2006 kejaksaan memilih menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Soeharto karena perkara ditutup demi hukum, yaitu gangguan kesehatan permanen pada Soeharto sehingga persidangan tidak mungkin dilanjutkan.

"Patut diingat bahwa Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, penghentian penuntutan karena perkara ditutup demi hukum tidaklah menghapuskan tindak pidana terdakwa," kata Bayu menegaskan.

4. Pada 9 Juli 2007, Kejaksaan Agung menggugat Soeharto secara perdata. Yayasan Supersemar termasuk yang digugat jaksa. Hasilnya, pengadilan melalui berbagai putusan mulai Putusan PN sampai putusan peninjauan kembali (PK) menyatakan Yayasan Supersemar terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. MA menghukum Yayasan Supersemar mengembalikan dana sebesar Rp 4,4 triliun ke negara.

"Jumlah tersebut merupakan total dana yang diselewengkan yayasan yang diketuai Soeharto sejak 1974 hingga lengser dari kursi presiden," beber Bayu.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com