detikNews
Selasa 27 November 2018, 19:42 WIB

Komisi VIII dan Dubes RI untuk Saudi Rapat Bahas Visa Furodah

Yulida Medistiara - detikNews
Komisi VIII dan Dubes RI untuk Saudi Rapat Bahas Visa Furodah Rapat Komisi VIII DPR dengan Dubes RI untuk Arab Saudi (Yulida/detikcom)
Jakarta - Komisi VIII DPR menggelar rapat dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel guna membahas visa furodah, visa gratis yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada tokoh atau pejabat yang mendapat penghargaan. Visa gratis tersebut untuk beribadah haji tanpa antre.

"Visa mujamalah ini adalah courtesy visa, orang-orang menyebutnya furodah. Jadi diberikan penghargaan ke orang biar nggak antre haji, tapi ini biasanya dipilih seleksi. Jumlahnya kita nggak tahu, tapi itu otoritas Saudi. Keberadaan visa ini sama kuatnya dengan visa haji," kata Agus di kompleks DPR, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Menurut Agus, visa tersebut tidak dikoordinasi oleh Kementerian Agama karena merupakan kewenangan Arab Saudi. Namun ia memastikan visa furodah dianggap legal oleh pemerintah Saudi.

"Kalau mungkin ingin kita terjemahkan adalah visa kehormatan. Visa ini secara syariah syar'i adalah sah," ujarnya.


Arab Saudi-lah yang nantinya menentukan atau menyeleksi siapa saja dan berapa jumlah tokoh yang dipilih. Namun Agus memastikan visa furodah tidak mengambil kuota jemaah reguler dan kuota jemaah haji khusus.

"Itu di luar kuota haji reguler," kata Agus.

Jemaah furodah atau jemaah nonkuota ini merupakan jemaah di luar 204 ribu haji reguler yang ditangani Kemenag dan di luar 17 ribu jemaah haji khusus yang diurus biro penyelenggara haji khusus. Jemaah ini mendapatkan visa haji dari Kerajaan Saudi secara mandiri. Jadi jemaah jenis ini bukan merupakan jemaah yang penanganannya diatur dalam UU 13 Tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji.


Informasi mengenai visa furodah tersebut dapat diakses di website Kementerian Saudi. Ia mengatakan visa furodah tidak berbayar, tetapi yang bayar adalah akomodasi, seperti hotel. Ia mengatakan kemungkinan pengaturan visa furodah di Indonesia sulit karena hal itu merupakan kewenangan Saudi.

"Itu agak sulit ya karena itu ranahnya Kedutaan Saudi. Temboknya tembok mereka," ujarnya.
(yld/nvl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com