DetikNews
Selasa 16 Oktober 2018, 21:50 WIB

Bamsoet Sebut Sistem Politik di Indonesia Memiliki Kekhasan

Muhammad Idris - detikNews
Bamsoet Sebut Sistem Politik di Indonesia Memiliki Kekhasan Foto: dok. DPR
Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai sistem politik di Indonesia mempunyai kekhasan dibanding sistem politik di negara belahan dunia lainnya. Pasca-Reformasi 1998, presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR RI. Indonesia beralih menggunakan sistem presidensial. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, terpisah dengan kekuasaan legislatif di parlemen.

"Sistem presidensial idealnya mempunyai dua kekuatan utama yang berhadapan. Sebagaimana terjadi di Amerika, Partai Republik berhadapan dengan Partai Demokrat. Di Indonesia, kombinasi sistem presidensial dengan kondisi multipartai di parlemen seperti saat ini menjadi wajah baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dunia. Tak ubahnya seperti sistem hybrid dalam sebuah kendaraan," ujar Bamsoet saat menjadi narasumber Rapat Pleno Lembaga Pengkajian MPR RI di gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (16/10/18).

Lembaga Pengkajian MPR RI beranggotakan 60 orang yang berasal dari berbagai tokoh dan pakar ketatanegaraan. Hadir dalam rapat pleno tersebut antara lain Arief Budimantan (Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional/KEIN), Hajriyanto Y Thohari (Wakil Ketua MPR periode 2009-2014), Andi Mattalatta (Mmntan Menteri Hukum dan HAM), Ali Masykur Musa (mantan anggota BPK RI), Margarito Kamis (pakar hukum tata negara), Valina Singka Subekti (akademisi ilmu politik Universitas Indonesia).

Politikus Partai Golkar ini menerangkan, multipartai di parlemen yang dikombinasikan dengan presidensial tidak jarang menimbulkan resistensi terjadinya pemerintahan yang terbelah. Resistensi itu terjadi ketika calon pasangan presiden-wakil presiden yang memenangi pemilu bukan berasal dari koalisi partai politik yang menguasai parlemen.


Menurutnya, sejarah membuktikan, Pilpres 2004 yang dimenangi SBY-JK dan Pilpres 2014 yang dimenangi Jokowi-JK bukan berasal dari koalisi partai politik yang menguasai parlemen.

"Untungnya, di dua pemilu tersebut, Partai Golkar selalu menjadi bandul yang menyeimbangkan kekuatan koalisi pemerintah untuk menghadapi koalisi oposisi di parlemen, sehingga pemerintahan bisa berjalan efektif dan efisien. Hubungan pemerintah dan parlemen bisa terkendali," terang Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menambahkan, agar sistem presidensial bisa berjalan secara tepat, perlu penyederhanaan partai politik di tingkat parlemen. Karena itu, mulai Pemilu 2009 telah diberlakukan parliamentary threshold.

"Parliamentary threshold di Pemilu 2009 sebesar 2,5 persen. Meningkat pada Pemilu 2014 menjadi 3,5 persen. Ditingkatkan lagi menjadi 4 persen untuk Pemilu 2019," kata Bamsoet.


Jika pada Pemilu 2014 lalu ada 10 partai politik yang lolos ke parlemen, pada Pemilu 2019 nanti jumlahnya akan mengecil lagi, bisa hanya 5-7 partai politik yang lolos. Jadi partai politik dan para calegnya dituntut bekerja keras merebut hati dan suara rakyat," jelasnya lagi.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kebumen, dan Banjarnegara ini menjelaskan penyederhanaan partai politik di parlemen belum tentu bisa menjamin stabilitas politik penyelenggaraan pemerintahan negara.

Karena itu, harus ada ikatan ideologis yang kuat bagi koalisi partai politik, sehingga anggotanya di parlemen punya garis perjuangan yang sama.

"Pada periode 2009-2014, tak jarang kita lihat anggota koalisi pemerintah justru bersuara lantang kepada pemerintah. Hal ini menyebabkan kebisingan dan kegaduhan politik di internal pemerintah sendiri, sehingga pemerintah seperti berjalan autopilot," imbuh Bamsoet.


Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang, sejak Pemilu 20014 sebenarnya sudah mulai terjadi pembelahan dua kutub kekuatan politik di Indonesia, yaitu antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih.

Walaupun pada Pemilu 2019 nanti masing-masing koalisi partai politik berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Adil Makmur dengan Koalisi Indonesia Kerja, tidak mengecilkan penebalan pembelahan dua kekuatan politik yang telah terjadi sejak Pemilu 2014.

"Pembelahan ini sangat baik. Karena yang terbelah adalah kekuatan koalisi partai politiknya, bukan rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Bahkan pembelahan koalisi ini bisa mengantarkan Indonesia kepada koalisi permanen, sehingga di masa depan tidak ada lagi partai politik yang loncat ke sana-kemari," pungkas Bamsoet.
(idr/idr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed