DetikNews
Jumat 12 Oktober 2018, 08:13 WIB

Politik BBM Jelang Pemilu

CSIS : Harga BBM Naik, Oposisi Punya Amunisi Serang Pemerintah

Erwin Dariyanto - detikNews
CSIS : Harga BBM Naik, Oposisi Punya Amunisi Serang Pemerintah Kanikan harga BBM (Ilustrasi: Tim Infografis)
Jakarta -
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS (Centre for Strategic and International Studies) Arya Fernandes mencatat, harga bahan bakar minyak khususnya Premium selalu menjadi konsumsi politik. Bagi calon presiden petahana keputusan menaikkan harga BBM berarti membuka amunisi bagi lawan untuk menyerang. Keputusan menaikkan harga BBM akan berpengaruh terhadap tingkat keterpilihan kandidat petahana.

"Efek menaikkan harga (Premium) berlapis. Di publik bisa muncul image yang kurang baik dan mengganggu elektabilitas. Kedua bagi oposisi punya amunisi baru untuk menyerang pemerintah," kata dia kepada detik.com, Jumat (12/10).
Partai oposisi, Arya melanjutkan, akan menggunakan variabel BBM Premium sebagai salah satu yang membedakan dengan koalisi petahana. Ini juga yang dilakukan PDIP ketika menjadi oposisi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketika itu, Sabtu dini hari 31 Maret 2012, rapat paripurna DPR RI tentang opsi kenaikan harga BBM berlangsung alot hingga harus dilakukan voting. Anggota Fraksi PDIP melakukan aksi walk out menolak kenaikan. Bahkan di antara mereka seperti Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani, Rieke Diah Pitaloka dan Ribka Tjiptaning sampai menitikkan air mata.
Beberapa anggota Fraksi PDI Perjuangan yang lainnya menuruni tangga lantai tiga gedung Nusantara II DPR RI sambil meneriakkan yel-yel khas mahasiswa. "Revolusi, revolusi, revolusi sampai mati."
Pada Kamis kemarin, setelah pemerintahan Jokowi menaikkan sejumlah harga BBM tapi justru membatalkan kenaikkan Premium, calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno pun memberikan kritik. Sandi meminta pemerintah memisahkan urusan politik dengan harga BBM Premium. Menurut Sandi yang menjadi Cawapres untuk Prabowo Subianto itu, dalam enam sampai tujuh bulan ke depan harus ada langkah konkret terkait BBM Premium.
"Jangan karena ini musim politik kebijakan baik ditunda. Pisahkan dulu proses politiknya. Kita harus duduk bersama menyikapi hal ini," kata Sandiaga usai memberikan pelatihan OK OCE di Andulus City, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (11/10/2018).
Wakil Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid juga menyoroti kebijakan kenaikan harga Premium yang dianulir. Dia pun berharap ini tak dilakukan untuk pencitraan menjelang Pemilu 2019.
"Bahwa kemudian itu diturunkan Pak Jokowi, saya harap itu bukan karena pencitraan menjelang Pemilu 2019, tetapi karena mempertimbangkan fakta bahwa harga Premium kita itu seharusnya berapa supaya kemudian orang tidak menduga-duga seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan dan lain sebagainya, tapi betul harus berpihak kepada rakyat Indonesia," kata Hidayat.
Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari membantah pembatalan kenaikan harga Premium ini karena faktor elektoral Jokowi. Menurut dia elektabilitas Jokowi sudah di angka 70 persen.
Namun Arya menduga, pembatalan kenaikan harga BBM Premium ini karena pertimbangan elektabilitas. Penggunaan isu BBM di panggung politik sudah lama terjadi. "Pasti partai oposisi menggunakan ini (harga Premium) sebagai alat politik, sejak dulu BBM ini menjadi konsumsi politik juga," papar Arya.


Simak Juga 'DPR Sebut Pemerintah Plinplan soal Naik-Tidaknya Harga Premium':

[Gambas:Video 20detik]



(erd/jat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed