DetikNews
Selasa 09 Oktober 2018, 21:31 WIB

Cerita Profesor Digugat Rp 510 M karena Lawan Pembakar Hutan

Andi Saputra - detikNews
Cerita Profesor Digugat Rp 510 M karena Lawan Pembakar Hutan Foto: Kampus IPB/ipb.ac.id
Jakarta - Profesor IPB, Bambang Hero Saharjo, digugat oleh PT JJP. Gugatan ini berawal dari PT JPP yang tak terima dihukum Rp 500 miliar karena membakar hutan di Rokan Hilir, Riau.

Sebagaimana dikutip dari berkas perkara yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Selasa (9/10/2018), Bambang merupakan saksi ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam kasus kebakaran hutan dan lahan dalam kasus tersebut.


Kasus bermula saat KLHK menggugat PT JJP terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau. Gugatan dilayangkan ke PN Jakarta Utara (Jakut).

Bambang sempat menjadi saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang di PN Jakut pada 21 Oktober 2015. Bambang mengatakan ada faktor kesengajaan terkait kebakaran yang terjadi di Rokan Hilir.


"Pembakaran dilakukan secara sengaja, seluas seribu hektare, dan saat kebakaran sarana dan pra sarana perusahaan minim, sehingga tidak mampu lakukan pemadaman," ujar Bambang dalam sidang.

Pada 15 Juni 2016, PN Jakut menyatakan PT JJP telah melakukan perbuatan melanggar hukum. PT JJP diminta membayar ganti rugi Rp 30 miliar atas kebakaran hutan.


Profesor IPB Bambang Hero SaharjoFoto: Bambang Hero Saharjo (dok. KLHK)

KLHK tidak terima dan mengajukan banding. Gayung bersambut. PT Jakarta memperberat hukuman tersebut menjadi Rp 500 miliar.

"Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening kas negara sejumlah Rp 119 miliar. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas seribu hektare dengan biaya sejumlah Rp 371 miliar," ujar majelis yang diketuai Adam Hidayat dengan anggota Sri Anggarwati dan David Dapa Langgu.

Vonis itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA).


Belakangan, PT JJP menggugat balik Bambang untuk membayar kerugian Rp 510 miliar yang terdiri dari Rp 10 miliar untuk pengurusan permasalahan lingkungan hidup dan Rp 500 miliar kerugian imateriil.

"Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diadakan upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (uitoerbaar bij voorraad). Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10 juta setiap hari atas kelalaian TERGUGAT melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan," tuntut PT JJP.


PT JPP menganggap keterangan Bambang cacat hukum. Kasus ini masih bergulir di PN Cibinong dengan nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Cbi.

"Menyatakan surat keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo M Agr, tertanggal 18 Desember 2013 yang diterbitkan menggunakan logo IPB adalah cacat hukum, tidak memiliki pembuktian, dan batal demi hukum," ujar PT JJP.
(jbr/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed