detikNews
Kamis 04 Oktober 2018, 13:17 WIB

Penyuap Eni Saragih Didakwa Suap Rp 4,7 M Terkait PLTU Riau-1

Faiq Hidayat - detikNews
Penyuap Eni Saragih Didakwa Suap Rp 4,7 M Terkait PLTU Riau-1 Johannes B Kotjo didakwa menyuap Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham. (Faiq Hidayat/detikcom)
Jakarta - Pengusaha Johannes B Kotjo didakwa menyuap Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham sebesar Rp 4,7 miliar. Duit itu dimaksudkan agar perusahaan Kotjo, Blackgold Natural Resources Limited, ikut ambil bagian menggarap proyek PLTU Riau-1.

"Terdakwa (Kotjo) telah memberi uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 4,7 miliar kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR dan Idrus Marham," ujar jaksa KPK Ronald Ferdinand dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).




Untuk melancarkan aksinya, Kotjo mencari investor yang bersedia menggarap proyek itu. Dia akhirnya menggandeng perusahaan asal China, Chec Ltd, dengan kesepakatan fee 2,5 persen atau USD 25 juta.

Sebagian uang itu atau sekitar USD 6 juta bakal dikantongi Kotjo. Sisanya direncanakan Kotjo untuk dibagi-bagikan ke sejumlah orang. Berikut ini daftarnya:
1. Setya Novanto diberi jatah USD 6 juta
2. Andreas Rinaldi diberi jatah USD 6 juta
3. Rickard Philip Cecile diberi jatah USD 3,1 juta
4. Direktur Utama PT Samantaka Batubara, Rudy atau Rudy Herlambang, diberi jatah USD 1 juta
5. Chairman Blackgold Natural Resources, Intekhab Khan, diberi jatah USD 1 juta
6. Direktur PT Samantaka Batubara, James Rijanto, diberi jatah USD 1 juta
7. Pihak-pihak yang lain membantu diberi jatah USD 875 ribu

Jaksa mengatakan Kotjo sempat bertemu Novanto dengan maksud meminta bantuan dipertemukan dengan pejabat PT PLN. Sebab, Kotjo belum mendapat tanggapan dari permohonannya untuk mendapatkan proyek itu. Novanto kemudian mengenalkan Kotjo ke Eni.

"Pada kesempatan itu, Setya Novanto menyampaikan kepada Eni Maulani Saragih agar membantu terdakwa Kotjo dalam proyek PLTU dan untuk itu terdakwa akan memberikan fee yang kemudian disanggupi Eni M Saragih," ujar jaksa.

Eni kemudian mengajak Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menemui Novanto di rumahnya. Saat itu, Sofyan didampingi Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso.

Dalam pertemuan itu, Novanto meminta proyek PLTGU Jawa III kepada Sofyan, tapi sudah ada kandidatnya. Untuk proyek PLTU Riau-1, belum ada kandidatnya.

"Menindaklanjuti pertemuan itu, Eni memperkenalkan Kotjo dengan Sofyan Basir di kantor PT PLN dan menyampaikan Kotjo adalah pengusaha tambang yang tertarik menjadi investor proyek PLTU Riau-1. Selanjutnya, Sofyan Basir meminta agar penawaran diserahkan dan dikoordinasikan dengan Supangkat," kata jaksa.

Perusahaan Kotjo akhirnya mendapatkan proyek tersebut. Namun Novanto terjerat kasus proyek e-KTP. Eni melaporkan perkembangan proyek itu kepada Idrus Marham, yang saat itu merupakan Plt Ketua Umum Partai Golkar. Tujuan laporan itu agar Eni tetap diperhatikan oleh Kotjo. Eni disebut jaksa menyampaikan kepada Idrus akan mendapatkan fee dari Kotjo untuk mengawal proyek itu.




"Eni M Saragih atas sepengetahuan Idrus Marham mengirimkan pesan WhatsApp yang pada pokoknya meminta uang SGD 400 ribu kepada terdakwa Kotjo," ucap jaksa.

Kemudian Eni meminta uang kepada Kotjo dengan alasan digunakan untuk membantu Munaslub Golkar sehingga Kotjo memerintahkan anak buahnya, Audrey Ratna, mengirimkan uang Rp 4 miliar. Kotjo juga mengirimkan uang Rp 250 juta untuk kemenangan suami Eni yang maju sebagai calon Bupati Temanggung, Muhammad Al Khadziq. Eni juga kembali meminta uang Rp 500 juta setelah proses kesepakatan PLTU Riau-1 selesai.

"Terdakwa Kotjo memerintahkan Audrey Ratna memberikan uang Rp 500 juta kepada Eni M Saragih melalui Tahta Maharaya. Bahwa sesaat setelah Audrey menyerahkan uang kepada Tahta, petugas KPK mengamankan terdakwa Eni, Tahta, dan Audrey," tutur jaksa.

Atas perbuatan itu, Kotjo diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.



Saksikan juga video 'KPK Telusuri Aliran Suap Eni Saragih':

[Gambas:Video 20detik]


(fai/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed