Komisi V DPR Rekomendasikan Peningkatan Anggaran BMKG

Jakarta - Komisi V DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan BMKG dan Basarnas terkait gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Kesimpulan rapat merekomendasikan peningkatan anggaran untuk BMKG.

"Mendesak BMKG segera melakukan koordinasi lintas instansi/sektoral untuk memastikan peralatan deteksi dini gempa dan tsunami agar berfungsi sebagaimana mestinya," ujar Wakil Ketua Komisi V Lasarus membacakan simpulan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Baca juga: Melihat Petobo yang 'Ditelan Bumi' dari Ketinggian

"Selanjutnya Komisi V DPR RI mendesak BMKG meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam memastikan dipenuhinya kebutuhan anggaran bagi sejumlah peralatan terkait peringatan dini," imbuhnya.

Komisi V juga memberikan rekomendasi untuk Basarnas. Lasarus meminta Basarnas memprioritaskan anggaran untuk pencarian dan penyelamatan korban terdampak bencana.

Baca juga: Ini Penjelasan Gelombang Bak Tsunami dari Danlanud Hingga Pakar

"Komisi V DPR RI mendesak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk memprioritaskan alokasi anggaran dalam meningkatkan response time dan upaya pencarian dan penyelamatan korban," tutur Lasarus.

Rapat ditutup sekitar pukul 19.00 WIB. Rapat Komisi V bersama BMKG dan Basarnas terkait anggaran tahun 2019 akan dilanjutkan dalam waktu yang belum ditentukan. (tsa/nkn)