KAHMI Laporkan Bantuan untuk Gempa dan Tsunami di Palu ke Wapres JK

ADVERTISEMENT

KAHMI Laporkan Bantuan untuk Gempa dan Tsunami di Palu ke Wapres JK

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Rabu, 03 Okt 2018 17:55 WIB
Foto: KAHMI lapor ke JK soal bantuan gempa Palu dan Lombok (Noval-detik)
Jakarta - Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), menemui Wapres JK untuk melaporkan terkait bantuan pasca gempa Lombok dan Sulawesi Tengah. KAHMI telah mengirim tim darurat untuk membantu korban terkena bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah.

"Majelis Nasional KAHMI melaporkan dalam rangka untuk membantu kemanusiaan bencana gempa di Lombok, Palu dan Donggala. Tim darurat, tim penanggulangan bencana KAHMI telah turun dan melakukan aksi kemanusiaan untuk membantu para keluarga korban di sana," kata Presidium Majelis Nasional KAHMI Viva Yoga Mauladi di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (3/10/2018).



Terhadap gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala, KAHMI akan memberi bantuan pemenuhan hunian sementara bagi pengungsi. Yang terpenting bagi tim KAHMI di lapangan adalah distribusi bantuan berjalan dengan lancar.

"Kayak pengalaman Lombok kemarin, seluruh kepala daerah Lombok kita undang ke KAHMI Nasional untuk memastikan distribusi penyaluran tentu cepat sampai. Kita doakan pak JK dalam mengemban tugas baru sebagai komandan, tim bisa cepat tertangani," ucapnya.



Pada kesempatan tersebut, KAHMI juga mengundang JK pada acara rapat koordinasi nasional (rakornas) di Jambi. JK sendiri merupakan ketua majelis etik Majelis Nasional KAHMI.

"Kita melaporkan akan rakornas KAHMI seluruh Indonesia tanggal 26 sampai tanggal 28 oktober 2018 di kota Jambi, kita meminta kedatangan Pak JK untuk membuka acara sekaligus memberikan pengarahan di rakornas," ujarnya.

Kepada presidium Majelis Nasional KAHMI, JK memberi arahan terkait perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di tahun politik. JK berharap kedepan demokrasi lebih diarahkan kepada hal kualitatif yang lebih mencerdaskan, bukan hanya angka-angka yang bersifat elektoral.

"Meskipun ini dalam pemilihan langsung itu ada nilai elektoralnya yang bersifat angka-angka, tetapi jangan melupakan hal-hal yang bersifat kualitatif. Karena perkembangan demokrasi itu tidak akan bisa lepas dari substansi serta prinsip-prinsip berdirinya sebuah negara demokrasi, yaitu penegakan keadilan, peningkatan kemakmuran rakyat, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya. (nvl/rvk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT