detikNews
Rabu 26 September 2018, 08:25 WIB

Begini Aturan Bila Ada Rombongan Presiden dan Ambulans Melintas

Ibnu Hariyanto - detikNews
Begini Aturan Bila Ada Rombongan Presiden dan Ambulans Melintas Ilustrasi iring-iringan kendaraan VVIP. Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Masyarakat dilarang menerobos iring-iringan kendaraan kepresidenan dan VVIP hingga ambulans ketika sedang melintas. Larangan itu diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Iya ada prioritasnya, ada prioritasnya," kata Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Benyamin, saat dimintai tanggapan soal aturan iring-iringan kendaraan kepresidenan atau VVIP, Selasa (25/9/2018) malam.

Benyamin mengimbau masyarakat agar mengalah dan tidak menerobos bila ada iring-iringan tersebut. Menurut Benyamin, aturan tersebut tidak hanya berlaku iring-iringan kendaraan kepresidenan dan VVIP melainkan juga berlaku untuk ambulans, pemadam kebakaran, dan rombongan tertentu lainnya.


"Imbauannya jangan nerobos dong, harusnya mengalah harusnya begitu. Ambulans, (mobil) damkar, iring-iringan VVIP, dan rombongan tertentu," ujar dia.

Apa sanksi bagi penerobos, Pak? "Mungkin bisa ditilang," kata Benyamin.

Benyamin mengatakan semua itu diatur dengan jelas di dalam UU. "Kalau soal teknis bisa ke Dirgakkum (Direktorat Penegakan Hukum)," imbuhnya.

Sementara itu, Kasubdit Gakkum Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan aturan mengenai hak utama penguna jalan diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Semua sudah di Pasal 134 dan 135 UU Nomor 22 Tahun 2009," ujar Budiyanto.


Berikut bunyi Pasal 134 dan Pasal 135 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Hak Utama Pengguna Jalan untuk Kelancaran

Pengguna Jalan yang Memperoleh Hak Utama

Pasal 134

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
6. Iring-iringan pengantar jenazah dan
7. Konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian.

Tata Cara Pengaturan Kelancaran

Pasal 135

1. Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene
2. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya
Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas.


Simak Juga 'Klarifikasi Polda Jabar soal Ambulans Terjebak Rombongan Polisi':

[Gambas:Video 20detik]


(ibh/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com