DetikNews
Kamis 06 September 2018, 12:48 WIB

Pemerintah Segera Tentukan Nasib 2.674 ASN Terbukti Korupsi

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Pemerintah Segera Tentukan Nasib 2.674 ASN Terbukti Korupsi MenPAN-RB Syafruddin Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Pemerintah akan segera menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas nasib 2.674 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah terbukti korupsi. Rakor digelar Kemendagri, Kemenpan RB, dan pihak terkait lainnya

"Iya itu akan segera dirakorkan Mendagri karena ini sudah Jumat besok, kelihatannya Senin," ujar MenPAN-RB Syafruddin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).


Syafruddin enggan berkomentar lebih jauh apakah 2.674 ASN tersebut akan dipecat. Namun, dia memastikan pemerintah akan mengambil keputusan tegas saat rapat.

"Ya nanti dilihat kan, enggak boleh satu pihak, karena itu menyangkut banyak pihak," katanya.

Pemerintah juga akan mengecek kembali status 2.674 ASN tersebut di rapat koordinasi. "Iya nanti di rakor itu akan kita cek," tuturnya.


Sebelumnya, KPK menyoroti soal ASN yang telah terbukti korupsi namun belum dipecat. Sesuai aturan yang ada, menurut KPK, para ASN itu seharusnya segera diberhentikan dengan tidak hormat.

"Ada ASN yang telah melakukan kejahatan jabatan dan telah berkekuatan hukum tetap, namun masih menduduki jabatan sebagai ASN. Kami pelajari aturannya. Aturannya secara konsisten sebetulnya mulai dari aturan Undang-undang 5 tahun 2014 dan sebelumnya ada yang tahun 1974 itu undang-undang juga secara konsisten juga di undang-undang itu jelas kalau orang melakukan kejahatan jabatan itu diberhentikan dengan tidak hormat," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/9).

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan ada 2.674 orang ASN yang putusan pengadilan Tipikor-nya sudah inkrah. Dari jumlah itu, ada 2.357 orang yang masih aktif dan tidak diberhentikan.

"Berdasarkan hasil penelusuran data dari Dirjen PAS (Pemasyarakatan) Kemenkum HAM sejumlah 7.749 PNS, dilakukan verifikasi dan validasi data PNS yang terlibat Tipikor dan putusan pengadilannya sudah inkrah diperoleh data sejumlah 2.674 PNS, dengan rincian yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sejumlah 317 PNS dan yang masih aktif sejumlah 2.357 PNS. Data ini masih akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi dan validasi lanjutan," ucap Bima.




Tonton juga 'Dari 2.647 ASN Korup, 2.357 Masih Aktif Bekerja':

[Gambas:Video 20detik]


(nvl/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed