DetikNews
Selasa 17 Juli 2018, 13:19 WIB

JK: Kalau BPKP Berjalan Baik, KPK Tak Tindak Penyelewengan

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
JK: Kalau BPKP Berjalan Baik, KPK Tak Tindak Penyelewengan Wapres JK (Foto: Noval Dhwinuari Antony/detikcom)
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal audit, evaluasi, hingga pemberantasan KKN. Menurut JK, Jika BPKP menjalankan fungsinya dengan baik, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi banyak menindak penyelewengan dana pembangunan.

"Kita ketahui bagaimana luasnya jangkauan tugas-tugas BPKP mulai audit-audit, konsultasi, asistensi evaluasi, pengawasan KKN, pemberantasan KKN, dan juga pendidikan dan pelatihan sangat luas. Jadi bukan hanya audit, tapi mengawasi, evaluasi, mendidik, mengawasi (indikasi) KKN," ujar JK dalam sambutannya di acara Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Nasional Tahun 2018, di Kantor Pusat BPKP, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (17/7/2018).


"Artinya, kalau BPKP berjalan baik tentu KPK tidak (menindak) macam-macam penyelewengan, kalau baik pengawasan internal kita. Karena itulah, maka di samping bekerjanya, harus disusun suatu kerja sama antara semua lembaga pengawasan pemerintah, apakah Irjen, inspektorat daerah," lanjut JK.

Menurut JK, begitu banyak unsur dalam suatu proyek. Sehingga pimpinan suatu proyek harus diperiksa secara terus menerus oleh irjen, kepolisian, hingga jaksa. JK menyebut hal tersebut merupakan bagian dari pengawasan.

"Kita pahami bahwa dalam suatu manajemen termasuk manajemen pemerintah, ada pola mulai perencanaan pengorganisasian, stepping, menggerakkan orang, directing bagaimana memerintah dan control. Kita punya lembaga-lembaga pengawasan yang sebenernya begitu banyak, ada BPKB yang merupakan internal audit pemerintah," jelasnya.

"Ada BPK lembaga yang bertanggung jawab ke DPR, yang beri laporan ke DPR dan juga pemerintah tentunya, yang mengawasi pos audit pembangunan kita. Ada irjen, ada kejaksaan, kepolisian, KPK. Yang semua mengawasi pelaksanaan anggaran belanja kita semua. Dari segi pengawasan tak kurang, tapi perlu ada sinkronisasi antara semua itu," imbuhnya.

JK mengingatkan, BPKP sebagai internal audit pemerintah bukan hanya bekerja setelah adanya kejadian. Ketika suatu proyek sedang berjalan, BPKP pun berhak melakukan pemeriksaan. Hal tersebut merupakan suatu rumusan daripada internal audit pemerintah, yang menjadi bagian dari pemerintah.


"BPK tentu diketahui lembaga independen di luar pemerintah, namun tentu berkoordinasi dengan pemerintah. Karena itu, maka BPKP penting untuk mengawasi pembangunan yang sedang berjalan ini. Karena sedang berjalan itu, maka semua auditor-auditor BPKP tentu harus berjalan dengan baik," tuturnya.

Untuk itu, di samping bekerjanya BPKP, menurut JK harus disusun suatu kerja sama dari semua lembaga pengawasan pemerintah. Baik dari irjen, inspektorat daerah, hingga kejaksaan.

"Begitu banyak (lembaga pengawasan), sehingga kadang-kadang pimpinan proyek itu bingung malah diperiksa terus menerus. Diperiksa oleh irjen, oleh BPKP, kadang-kadang masuk polisi, kadang-kadang masuk jaksa. Sehingga itulah suatu bagian dari pada bagaimana kita semua, tapi apabila karena itulah mungkin saya harapkan ada kerja sama yang baik dan sinkron antara BPK dengan BPKP," ucapnya.




(nvl/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed