DetikNews
Jumat 29 Juni 2018, 12:33 WIB

Ketua DPR Hormati MK Hapus Aturan Panggil Paksa di UU MD3

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Ketua DPR Hormati MK Hapus Aturan Panggil Paksa di UU MD3 Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet Foto: Nur Indah Fatmawati/detikcom
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan sejumlah pasal di UU MD3, termasuk yang memuat kewenangan DPR memanggil paksa seseorang atau kelompok. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menghormati keputusan MK tersebut.

"Bagi kami sesuai dengan komitmen awal, apapun keputusan MK akan kami hormati dan dilaksanakan sepenuh hati," kata Bamsoet di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Bamsoet menyebut putusan MK ini merupakan salah satu bentuk dari demokrasi. Bahwa jika ada aspirasi yang tidak tertampung di DPR, maka bisa dikoreksi di MK.


"Sehingga menurut saya hasil di MK inilah yang terbaik bagi rakyat," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Bamsoet, DPR akan mencari cara lain untuk bisa menghadirkan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan di DPR. Sebab selama ini menurutnya cukup sering ada pihak baik dari pemerintah atau perorangan yang tidak bersedia atau tidak memenuhi panggilan DPR.

"Bagi DPR akan kami berpikir bagaimana menyiasati berbagai pihak termasuk pemerintah yang diundang di DPR untuk memberikan keterangan tapi tidak hadir ya tentu kita tidak lagi bisa melakukan pemanggilan paksa. Ya cara-cara lebih elegan agar keinginan rakyat untuk minta penjelasan pemerintah melalui DPR untuk bisa dilaksanakan," tuturnya.

Sebelumnya, MK membatalkan pasal kewenangan DPR memanggil paksa seseorang atau kelompok. Kewenangan DPR memanggil paksa diatur dalam UU No 2/2018 tentang MD3 kini telah dianulir.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," putus Ketua MK Anwar Usman di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (28/6) kemarin.

Putusan tersebut menghapus Pasal 73 ayat 3 dan ayat 4 huruf a dan c serta Pasal 122 huruf k. Menurut MK, pasal yang dihapus itu menggeser kewenangan MKD lewat UU MD3.


Selain membatalkan kewenangan DPR memanggil paksa warga negara dan golongan, MK menghapus soal rekomendasi anggota Dewan yang dipanggil penegak hukum. Pemanggilan anggota dewan oleh penegak hukum hanya butuh izin presiden.

Dalam Pasal 245 ayat 1 UU No 2/2018 tentang MD3, pemanggilan anggota Dewan oleh penegak hukum harus lewat izin presiden dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasal itu kini 'diubah' MK, sehingga pemanggilan anggota dewan hanya berdasarkan izin presiden.
(mae/hri)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed