detikNews
Rabu 30 Mei 2018, 22:52 WIB

Pro-Kontra Standardisasi Mubalig MUI

Aditya Mardiastuti - detikNews
Pro-Kontra Standardisasi Mubalig MUI Foto: Screenshot Mata Najwa via streaming Trans7
Jakarta - Wacana MUI membuat mubalig bersertifikat menuai pro dan kontra dari sejumlah ormas Islam. Mayoritas mendukung aturan tersebut dibuat agar tak ada lagi dakwah atau ceramah yang menghasut.

Dukungan terhadap wacana tersebut disuarakan oleh Ketua PBNU Marsudi Suhud, Ketua PP Badan Koordinasi Muballigh Seluruh Indonesia (Bokamubin) Ali Mochtar Ngabalin, dan Wakil Ketua PP Persis Jeje Zaenudin. Sementara itu, Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti tak setuju karena hal itu hanya akan menimbulkan like and dislike di masyarakat dan negara yang terkesan protektif.

"Mubalig itu bukan profesi, walaupun itu ada mubalig yang profesional. Kalau nanti ada daftar tertentu dengan nama, akan menimbulkan like dan dislike," kata Abdul Mu'ti di acara Mata Najwa yang tayang di Trans7, Rabu (30/5/2018).


Sementara itu, Ngabalin, yang juga Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), mendukung adanya peraturan yang mengikat para mubalig berdakwah. Diharapkan, dengan adanya standardisasi, ceramah atau dakwah yang disampaikan para mubalig itu tak menghasut atau menimbulkan perpecahan.

"Mubalig itu mulutnya tidak boleh menyebarkan fitnah. Mulutnya harus dijaga, tidak boleh mengadu domba. Jadi negara memang harus mengatur," ucap Ngabalin.


Soal syarat sertifikasi mubalig ini, Marsudi mengaku tak khawatir. Sebab, menurutnya, mubalig NU lulusan pondok pesantren sudah memiliki syarat tersebut.

"Orang NU yang pondok pesantren sudah punya sertifikat sejak ibtidaiyah (tingkat SD), tsanawiyah (SMP), hingga aliyah (SMA). Sudah ada standarnya itu," ucap Marsudi.


Meski begitu, Ketua Komisi VIII DPR yang membidangi keagamaan Ali Taher Parasong menilai sertifikasi itu belum diperlukan. Sebab, jika yang disorot adalah isi ceramah, menurut Ali, sasaran utamanya adalah pedoman dakwah.

"Yang penting bukan sertifikasinya, tapi pedoman umumnya. Penguasaan materi agama dan sasaran dakwah yang jelas. DPR anggap tak perlu sertifikasi mubalig. Kan sudah ada ijazahnya, jadi nggak perlu lagi sertifikasi," terangnya.

Menanggapi itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla menyebut sertifikasi itu diperlukan. JK menyebut kultur masyarakat Indonesia membutuhkan mubalig dalam setiap kegiatannya.

"Saya kira yang kita inginkan mubalig ini tingkatkan mutunya dengan cara yang sesuai. Masyarakat pasti butuh dan nyari mubalig dalam setiap hal, bukan hanya ceramah," terangnya.


Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin menjelaskan menjadi tugas pihaknya memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi ceramah para mubalig. Karena itu, Ma'ruf mengatakan pihaknya berencana membuat klasifikasi mubalig.

"Ada, standar minimal ada, dia sudah baca kompetensinya ada, itu sudah masuk pada proses sertifikat tapi tidak cukup apa yang dimiliki itu karena itu ada standardisasi provinsi seperti apa, nasional itu seperti apa, bahkan kita akan membuat standardisasi internasional. Itu yang perlu kita bina. Kalau dibiarkan saja, nanti tidak ada pembinaan, ngomong-nya seenaknya sendiri, apa yang ada di kepalanya. Inilah yang kita arahkan," urai Ma'ruf.

"MUI itu salah satu tugasnya melayani umat, memelihara umat, supaya tidak terprovokasi oleh penyampaian mubalig yang menimbulkan kegaduhan," pungkasnya.
(ams/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com