DetikNews
Kamis 24 Mei 2018, 12:23 WIB

Bupati Hulu Sungai Tengah Didakwa Terima Suap Rp 3,6 Miliar

Haris Fadhil - detikNews
Bupati Hulu Sungai Tengah Didakwa Terima Suap Rp 3,6 Miliar Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) nonaktif Abdul Latif /Foto: Ari Saputra
Jakarta - Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan Abdul Latif didakwa menerima suap Rp 3,6 miliar. Suap itu disebut terkait pembangunan ruang perawatan di RSUD Damahuri Barabai.

"Terdakwa yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, yakni Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diangkat berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri nomor 131.63-269 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang pengangkatan Bupati Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan yang menerma hadiah yaitu menerima uang yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 3,6 miliar dari Donny Witono," kata jaksa KPK Kresno Anto Wibowo membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018).



Suap itu disebut jaksa karena Abdul Latif telah mengupayakan PT Menara Agung Pusaka yang merupakan perusahaan milik Donny memenangkan lelang dan mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri Barabai.

Angka Rp 3,6 miliar itu merupakan fee senilai 7,5 persen dari total nilai proyek Rp 54.451.927.000 atau setelah dipotong pajak menjadi Rp 48.016.699.263.

Fee 7,5 persen itu sudah ditentukan oleh Abdul Latif sejak ia dilantik. Besaran fee adalah 10 persen untuk proyek pekerjaan jalan, 7,5 persen untuk pekerjaan bangunan, dan 5 persen untuk pekerjaan lain dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.'




Sidang dakwaan  Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan Abdul Latif di Pengadilan Tipikor, Kamis (24/5/2018Sidang dakwaan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan Abdul Latif di Pengadilan Tipikor, Kamis (24/5/2018 Foto: Haris Fadhil-detikcom


Kasus ini berawal saat Donny mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan ruang perawatan di RSUD Damanhuri Barabai pada Maret 2017. Saat proses lelang berlangsung, Donny bertemu dengan Fauzan Rifani yang merupakan utusan Abdul Latif di Hotel Madani Barabai.

"Pada pertemuan itu Donny Witono menyampaikan keinginan agar perusahaan miliknya yakni PT Menara Agung Pusaka dijadikan pemenang dalam lelang," ujar jaksa.

Fauzan yang telah mendapat arahan dari Abdul Latif kemudian menyampaikan permintaan fee 7,5 persen dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Donny pun menyetujuinya.

Selanjutnya, Fauzan menemui Abdul Latif di rumah dinasnya untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Donny. Mengetahui hal itu, Abdul Latif memerintahkan Fauzan menemui kelompok kerja pelelangan untuk menyampaikan pesan dan arahan agar perusahaan milik Donny dimenangkan.




"Terdakwa meminta Fauzan Rifani untuk menemui kelompok kerja (pokja) pelelangan dalam rangka menyampaikan pesan dan arahan dari terdakwa bahwa perusahaan milik Donny Witono (PT Menara Agung Perkasa) sudah deal atau sudah disetujui terdakwa untuk dimenangkan dalam lelang," ujar jaksa.

Selanjutnya, perusahaan milik Donny itu pun diumumkan sebagai pemenang lelang dan dilanjutkan penandatanganan kontrak pada 11 April 2017.

Berikutnya, Fauzan Rifani meminta Abdul Basit menghitung fee dari proyek pengadaan pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP di RSUD Damanhuri Barabai dan akhirnya diperoleh angka Rp 3,6 miliar.

Pada akhir April 2017, Donny memberikan 2 lembar bilyet giro kepada Fauzan di Hotel Madani Barabai. Ada kesepakatan untuk pencairan cek disepakati akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu Rp 1,8 miliar setelah uang muka proyek diterima dan Rp 1,8 miliar saat selesainya pekerjaan di akhir tahun.

Pada 30 Mei, Fauzan menemui Donny di Jakarta. Keduanya menuju Bank Mandiri di Taman Semanan Indah, Cengkareng, Jakarta Barat untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah Rp 1.820.450.000 dengan rincian Rp 1,8 miliar untuk Abdul Latif dan sisanya untuk jatah Fauzan Rifani.

Setelah uang diterima, Fauzan pun menarik Rp 1,8 miliar dari rekeningnya dan menyerahkannya ke Abdul Latif di rumah dinasnya. Kemudian, Abdul Latif memintah Fauzan menyisihkan sebagian fee untuk dibagikan ke dinas (RSUD) 0,5 persen, pokja lelang 0,65 persen, kepala rumah sakit 0,1 persen, kepala bidang sebesar 0,07 persen, dan untuk PPTK sebesar 0,08 persen.

Selain itu, pada 2 Januari 2017 Donny sempat menghubungi Fauzan soal denda keterlambatan penyelesaian proyek. Saat itu, Fauzan menyerahkan telepon ke Abdul Latif. Donny pun diminta segera menyelesaikan pekerjaan dan diminta segera melunasi fee yang disepakati sekaligus meminta ke Abdul Latif agar diberi keringanan denda.

Esoknya, 3 Januari 2017, Fauzan menghubungi Donny agar mengirimkan sisa Rp 1,8 miliar ke Abdul Latif. Donny pun mengatakan segera mengirim uang itu dan meminta jaminan diberi keringanan denda keterlambatan serta menjanjikan jatah bagi Fauzan senilai Rp 25 juta.

Setelah uang dikirim oleh Donny, Fauzan memasukkan uang tersebut ke rekening koran (RC) milik PT Sugriwa Agug di Bank Pembangunan Daerah Kalsel. Fauzan kemudian bertemu dengan Abdul Latif dan menyetorkan uang Rp 1,8 miliar ke rekening atas nama PT Sugriwa Agung.

Atas perbuatannya tersebut, Abdul Latif didakwa melanggar pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Atas dakwaan itu, Abdul Latif mengaku keberatan, namun tak mengajukan eksepsi.

"Saya keberatan namun tidak mengajukan eksepsi," ucap Abdul Latif.

Dia juga meminta sidang digelar dengan cepat. Abdul Latif meminta agar majelis hakim mempertimbangkan sidang digelar 2 kali dalam satu pekan.
(haf/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed