Hansip, Dulu Berjasa Tumpas PKI Kini Sekadar Penjaga Hajatan

Aryo Bhawono - detikNews
Kamis, 19 Apr 2018 14:54 WIB
Pasukan hansip tengah mengikuti upacara di lapangan Monas. (Foto: Dok. detikcom)
Jakarta -

Gara-gara turut menyindir hansip dalam tulisan, cendekiawan Arief Budiman dipanggil Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 1970-an. Rezim Orde Baru kala itu tengah gencar mencari pemuda berambut gondrong dan memaksa mencukurnya di tempat. Hansip bersama ABRI (TNI) menyisir pemuda-pemuda berambut gondrong di semua tempat, terutama kampus-kampus.

Arief memprotes. Dia menilai Orde Baru telah memangkas kreativitas individu dengan alasan menciptakan kepribadian nasional. Hansip pun kemudian dipakai sebagai alat bagi rezim menjadi alat pemaksa bersama ABRI.

"Apalagi 'kepribadian nasional' itu mau dibentuk dengan bantuan ABRI dan Hansip," tulis Arief dalam buku 'Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965-2005'.

Keberadaan hansip sering kali dipakai oleh penguasa untuk memaksakan kehendaknya. Di masa damai, mereka menjadi bagian dari alat penekan, sedangkan di masa konflik hansip pun dipakai untuk bantuan tempur. Verena Beittinger-Lee, dalam '(Un) Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena', menuliskan bahwa hansip merupakan bagian dari pembentukan milisi sipil oleh negara.

Ide pembentukan hansip dibidani Jenderal AH Nasution pada 1961, tapi secara resmi baru dilakukan melalui Keputusan Presiden No 48 Tahun 1962. Keppres tersebut ditandatangani Presiden Sukarno 58 tahun silam, tepat hari ini, 19 April 1962. Sejak saat itu, hansip berada dalam koordinasi di bawah militer sebagai komponen pertahanan keamanan.

Jejak hansip dalam sejarah mulai direkam. Mereka antara lain terlibat dalam penangkapan anggota PKI pada 1965. Aksi paling cemerlang adalah penangkapan Letkol Untung di Tegal. Hansip ikut menangkap Untung yang dikira seorang copet dalam bus tujuan Semarang. Hansip juga ikut berperan dalam pertempuran dengan Pasukan Gerilya Rakyat Serawak/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS/Paruku).

Pada 1972, pembinaan hansip diserahkan dari Menteri Hankam/Pangab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Keppres No 56 Tahun 1972. Telegram bersama kedua menteri menyebutkan tiga unsur partisipasi hansip, yakni perlindungan masyarakat, kamra, dan wanra.

Toh begitu, hansip tetap terlibat dalam peperangan ketika konflik Timor Timur pecah. Buku 'Chega 2' yang dituliskan oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Timur menyebutkan beberapa data statistik mengenai penculikan dan pembunuhan Fretilin oleh hansip. Aksi ini terkadang dilakukan hansip sendiri atau bersama tentara.

Aksi hansip dalam pertempuran juga terekam dalam jurnal 'Penelitian Politik Vol. 3 Tahun 2006 Papua Menggugat', yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Amiruddin al Rahab menuliskan hansip ikut dalam pengepungan markas Organisasi Papua Merdeka pada operasi Gagak 1 (1985-1986).

Mereka ikut dalam pengejaran OPM di Sektor B dengan area hot spot Nabire dan target operasi di Enarotali, Kebo, dan Ilaga. Aksi pengejaran ini memburu pimpinan OPM Daniel Kogoya, Tadius Yogi, dan Simon Kogoya. Sedangkan di Sektor C, Hansip turut serta dalam pengejaran pimpinan OPM Vicktus Wangmang.

"Dalam operasi Gagak 1 ini, Kodam mencatat 14 orang yang diduga OPM berhasil dibunuh dan 8 orang ditangkap bersama 2 pucuk senjata," tulis Amiruddin.

Selain pertempuran, hansip menjadi alat politik bagi rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Gerry van Klinken menuliskan, dalam 'The Making of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota Kupang 1930-an-1980-an', hansip memiliki pengaruh besar di Kota Kupang sejak penangkapan simpatisan PKI. Mereka memerintahkan kepala desa menangkap aktivis Barisan Tani Indonesia, organisasi sayap PKI.

Saat mendekati Pemilu 1972, mereka pun dimanfaatkan untuk menggiring semua suara kepada Golongan Karya. "Gubernur El Tari menulis pada 1972 bahwa hansip adalah salah satu alat untuk menancapkan Orde Baru," tulis Van Klinken.

Namun petualangan Hansip dalam pertempuran dan politik ini tak populer. Pamor mereka meredup pelan-pelan walaupun sering hadir di kampung-kampung. Kehadiran mereka lebih banyak dipandang sebelah mata, sekadar mengamankan acara-acara kampung dan hajatan masyarakat.

Redupnya hansip sendiri ditandai dengan penandatangan Perpres No 88 Tahun 2014 oleh Presiden Susilo bambang Yudhoyono. Perpres ini mencabut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat (Wankamra) dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata.

Hansip pun terancam bubar. Koordinasi mereka kini ditampung Kementerian Dalam Negeri. Namun di daerah, mereka menunggu belas kasih kepala daerah karena hingga kini belum ada lagi payung hukum untuk mereka. Hansip pun sirna ditelan zaman.



(ayo/jat)