Hingga April, 10 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi di 2018

Ibnu Hariyanto - detikNews
Sabtu, 14 Apr 2018 10:18 WIB
KPK menggelar jumpa pers soal kasus Bupati Lampung Tengah. (Rengga Sancaya/detikcom)

Kepala daerah tersangka berdasarkan pengembangan kasus:

-Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Selasa (23/1). Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari OTT yang dilakukan KPK pada 2016.

Selain Yahya Fuad, KPK menetapkan dua tersangka lain, yakni HA (Hojin Anshori) dari pihak swasta dan KML (Khayub Muhamad Lutfi), yang merupakan Komisaris PT KAK. Yahya diduga bersama-sama HA menerima hadiah atau janji yang diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di wilayah Kebumen. Yahya Fuad diduga menerima fee dengan total setidaknya Rp 2,3 miliar.

-Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan ditetapkan sebagai tersangka terkait pengembangan kasus suap proyek jalan di Kementerian PUPR pada Rabu (31/1). Rudy diduga menerima uang Rp 6,3 miliar dari Amran HI Mustary selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. Amran telah divonis berkaitan dengan kasus tersebut.

Perkara ini berawal dari OTT KPK terhadap Damayanti Wisnu Putranti pada Januari 2016. KPK kemudian mengembangkan kasus tersebut dan menjerat beberapa orang lainnya, salah satunya Rudi Erawan.

-KPK menetapkan Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton sebagai tersangka kasus suap bersama 18 anggota DPRD Malang pada 21 Maret 2018. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan KPK sebelumnya. Dalam perkara sebelumnya, KPK telah memproses mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono hingga ke pengadilan.

Arief disangka menerima Rp 700 juta dari Jarot Edy Sulistiyono selaku Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Kota Malang pada 2015 terkait pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015.

-Gubernur Jambi Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka KPK sejak 24 Januari 2018. Dia diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 6 miliar terkait proyek-proyek di Jambi.

KPK menyebut Zumi Zola menerima gratifikasi bersama-sama dengan Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi nonaktif Arfan. Sedangkan Arfan telah dijerat KPK melalui OTT bersama-sama Plt Sekda Provinsi Jambi nonaktif Erwan Malik, Asisten Daerah III Provinsi Jambi nonaktif Saifudin, serta seorang anggota DPRD Supriono, terkait dugaan adanya 'duit ketok' yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Zumi resmi ditahan KPK pada Senin (9/4).
(ibh/jbr)