PKB: Pemprov DKI Ceroboh Tak Bisa Awasi Prostitusi di Apartemen

Indra Komara - detikNews
Senin, 02 Apr 2018 16:56 WIB
Rapat paripurna dengar pandangan Fraksi DPRD DKI soal RPJMD (Indra Komara/detikcom)
Jakarta - PKB DKI menilai Pemprov DKI Jakarta lengah mengawasi praktik prostitusi, khususnya di area apartemen. Hal itu terbukti dengan adanya penangkapan muncikari di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, akhir Januari 2018.

"Terkuaknya bisnis prostitusi di Apartemen Kalibata City beberapa waktu lalu menandakan bahwa pemerintah DKI Jakarta masih ceroboh dalam melakukan pengawasan terhadap apartemen maupun tempat-tempat terselubung yang dijadikan lahan prostitusi dengan mengeksploitasi kaum Hawa," kata anggota DPRD DKI Fraksi PKB Abdul Azis saat rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2018).

Seorang muncikari prostitusi online berinisial N (45) yang beroperasi di Apartemen Kalibata City ditangkap polisi pada Kamis (25/1). N menawarkan para pekerja seks komersial (PSK) lewat aplikasi WeChat.


Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto, yang pada saat itu menjabat Kapolres Jakarta Selatan, menjelaskan kasus prostitusi online ini terungkap setelah adanya laporan warga.

N dilaporkan menawarkan para PSK tersebut dengan membuat akun di WeChat dengan nama akun 'Daun Muda'.

Lewat akun tersebut, N melakukan transaksi seks dengan pelanggan. Jika telah sepakat, N dan pelanggan akan bertemu untuk menentukan jadwal layanan yang ditawarkan.


"Ketika ada yang memesan itu pijat plus-plus di-booking, terus keluar," kata Mardiaz.

Ada tujuh poin yang disampaikan PKB DKI terkait pemaparan RPJMD 2017-2022. Dalam rapat paripurna itu, selain menyoroti permasalahan bisnis prostitusi, Abdul Azis meminta Pemprov DKI Jakarta memperjelas regulasi skema rumah DP Rp 0.

"Pembeli harus mempunyai gaji sekitar Rp 7 juta, sementara buruh di DKI Jakarta saja UMP-nya hanya Rp 3,6 Juta. Bagaimana menangani masalah di atas, apakah program rumah DP Rp 0 ini masih bisa dianggap solusi bagi warga Jakarta atau malah blunder?" ujar Abdul. (idn/hri)