Polisi Masih Cari Sosok Pendana MCA

Audrey Santoso - detikNews
Senin, 26 Mar 2018 16:07 WIB
Polisi membekuk para pelaku penyebaran isu provokatif dan ujaran kebencian (hate speech) yang tergabung dalam MCA. (Rengga Sancaya/detikcom)
Polisi membekuk para pelaku penyebaran isu provokatif dan ujaran kebencian (hate speech) yang tergabung dalam MCA. (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Polisi menegaskan pengembangan kasus kelompok MCA yang menyebarkan ujaran kebencian, hoax, dan isu SARA masih terus dilakukan. Polisi belum berhasil mengungkap sosok pendana kelompok itu.

"Pengembangan sudah jelas. Penyelidikan lagi. (Pendananya) masih dikembangkan, didalami," tegas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018).

Meski identitas pendana belum ketahuan, Iqbal mengaku tak ada kendala dalam proses pengusutan tuntas kasus ini. Saat ini polisi sedang melengkapi berkas perkara para tersangka.

"Nggak ada kendalanya. Ini sedang berproses. Tinggal perampungan berkas sekaligus pengembangan," ujar Iqbal.

Upaya mengungkap pihak yang berada di belakang MCA sebenarnya telah dilakukan Polri. Polri menggandeng sejumlah instansi, termasuk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk menyelidiki aliran dana kelompok MCA.

MCA menjalankan kegiatannya dengan 4 jaringan yang bertugas menampung, merencanakan, menyebarkan, dan menyerang kelompok lain agar hoax yang disebarkan berhasil.


Bareskrim Polri juga menangkap 7 tersangka lainnya, antara lain ML (39), karyawan yang ditangkap di Jakarta; RS (38), karyawan yang ditangkap di Bali; dan RC, yang ditangkap di Palu. Kemudian Yus, yang ditangkap di Sumedang; dosen UII, TAW (40), ditangkap di Yogyakarta; dan B, yang diketahui sebagai admin MCA, ditangkap di Medan, Sumut.

Mereka dijerat Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal jo Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 33 UU ITE.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Polri mengusut tuntas kasus, seperti Saracen dan MCA. Sebab, sindikat sejenis itu bisa menciptakan perpecahan.

"Polisi tahu ini pelanggaran hukum atau tidak. Kalau pelanggaran hukum sudah saya perintahkan, entah itu Saracen, MCA, kejar, selesaikan, tuntas. Jangan setengah-setengah. Itu bisa ciptakan disintegrasi bangsa," kata Jokowi di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jabar, Selasa (6/3).

(aud/jbr)