DetikNews
Selasa 13 Februari 2018, 16:37 WIB

Biaya Politik Tinggi, KPK Sarankan Dana Parpol Naik Rp 10.000/Suara

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Biaya Politik Tinggi, KPK Sarankan Dana Parpol Naik Rp 10.000/Suara Gedung baru KPK (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Anggota Komisi III DPR F-PKS Tifatul Sembiring menyinggung biaya politik yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah di rapat bersama dengan KPK. Menurut Tifatul, perlu ada solusi dari politik biaya tinggi yang ujungnya punya risiko korupsi.

"Saya 5 tahun jadi ketua Presiden PKS, jadi saya tahu betul biaya pilkada serinci-rincinya," kata Tifatul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Tifatul mengambil contoh pilkada di Jawa Timur. Menurutnya, jumlah pemilih di Jawa Timur mencapai 31 juta jiwa dengan TPS 75 ribu titik. Biaya politik di Jawa Timur, dengan hitung-hitungan tersebut, jika hanya untuk biaya saksi, disebut Tifatul mencapai puluhan miliar rupiah.

"Rp 30 miliar, Pak. Itu saksi. Belum lagi biaya kampanye, timses," katanya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan sebenarnya ada solusi soal biaya politik tinggi. Agus menyinggung soal penaikan dana parpol yang kini Rp 1.000 per suara.

"Pemilu biaya tinggi seperti ini, apa tidak mungkin saksi itu sebetulnya saksi itu dibiayain negara tapi dipilih saksi yang kredibel. Jadi tidak semua setiap partai kemudian memilih saksinya sendiri-sendiri, itu kan menghemat pembiayaan," katanya.

Agus mengatakan tidak ada salahnya meniru banyak negara yang membiayai partai. Namun audit harus dilakukan dengan baik.

"Kemudian kita lihat di banyak negara bahwa partai memang dibiayai negara, kita ngikutin praktik yang sudah berjalan di dunia aja, best practice, itu kemudian kita tiru aja, asalkan nanti pada waktu partai itu dibiayai pemerintah, dibiayai negara, APBN, ya harus auditnya harus berjalan dengan baik," imbuh Agus.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebutkan angka dana parpol yang dinilai ideal. Angka itu disebut keluar melalui kajian KPK.

"Kita dulu menurut kajian KPK itu naiknya sekitar 50%, harusnya Rp 10.000, tetapi ada syaratnya. Sebelum 50%, Rp 10.000 itu bisa diberi syarat juga kepada parpol. Sistem manajemen keuangannya harus transparan, akuntabel; sistem pengkaderan untuk pemimpin-pemimpinnya juga harus diperbaiki," urai Laode.
(gbr/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed