DetikNews
Senin 12 Februari 2018, 12:09 WIB

Kemendagri: Mencairkan Dana Desa Cukup Lampirkan RKPDes

Seysha Desnikia - detikNews
Kemendagri: Mencairkan Dana Desa Cukup Lampirkan RKPDes Foto: Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan (tengah). (Seysha-detikcom)
Jakarta - Kemendagri mengatakan ada usulan menghapus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) agar pencairan dana desa bisa cepat. Kemendagri menegaskan tidak akan menghapusnya.

"Kemarin saat rakor (Kemenko PMK tentang padat karya), Menteri Bappenas (Bambang Brodjonegoro) mengusulkan agar RPJMDes dihapus, nah usul tersebut menjadi bahan pertimbangan kami," ujar Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan di Kantornya, Jl Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2018).

Dari usulan tersebut, Kemendagri menegaskan tidak akan menghapusnya. Nata menjelaskan, kemendagri hanya akan memperpendek rentang birokrasi untuk memudahkan pencairan dana desa.

"Yang dimaksudkan Mendagri di sini sebenarnya memotong jalur birokrasi, jangan sampai pelayanan yang harus dilalukan oleh pemerintah desa itu bertel-tele memotong waktu," ujarnya.

RPJMDes disusun oleh kepala daerah untuk jangka waktu per 6 tahun. Nata menjelaskan, saat ini untuk mencairkan dana desa hanya perlu melampirkan Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa(RKPDes ) yang disusun untuk jangka waktu setahun.

"RPJMdes tidak perlu kita hapus, tapi kita prioritaskan mencairkan dana desa cukup RKPDes saja dilampirkan, kemudian bupati melihat apakah RKPDes itu punya syarat sesuai dengan diskusi atau musyawarah di desa itu sendiri," jelasnya.

Menurut Nata, Kepala Bappenas menyarankan penghapusan itu karena perbedaan pemahaman.
Menurutnya, semua perangkat tersebut menjadi satu kesatuan.

"Ini kan persoalan pemahaman, ini orang memahami RJPMDes, RKPDes, PERDes seolah-olah itu menjadi hambatan, padahal itu kan menjadi satu kesatuan," ujarnya

"Permenkeu No 225 tahun 2017 sebenarnya sudah memangkas apa yang dimaksudkan Menteri Bappenas, jadi kalau kita menggunakan apa yang ada di Permenkeu itu sendiri sebenarnya di situlah kemudahan yang sudah bisa dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten," paparnya.



(idh/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed