DetikNews
Minggu 11 Februari 2018, 19:17 WIB

Gusdurian Desak Polisi Tindak Otak di Balik Aksi Intoleransi

Aditya Mardiastuti - detikNews
Gusdurian Desak Polisi Tindak Otak di Balik Aksi Intoleransi Gereja Lidwina Bedog, Sleman yang diserang pria berpedang (Foto: Ristu Hanafi/detikcom)
Jakarta - Jaringan Gusdurian mengecam aksi penyerangan yang terjadi di Gereja Lidwina, Bedog, Sleman, Yogyakarta. Gusdurian menyebut aksi intoleransi terhadap pemeluk agama manapun merupakan pelanggaran hak dasar.

"Mengecam keras semua aksi intoleransi berupa tindak kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan kepada pemeluk agama apapun. Hak merasa aman dan hak untuk beribadah adalah hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia, karena itu pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tidak dapat diterima," ujar Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Allisa Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (11/2/2018).

Allisa menyoroti sejumlah aksi intoleransi yang selama dua pekan ini terjadi, yakni penganiayaan yang dialami pimpinan Ponpes Al-Hidayah Cicalengka KH Umar Basri, Komando Brigade PP Persis Ustaz Prawoto, persekusi biksu di Tangerang, bakti sosial di gereja Yogyakarta yang dipaksa dibatalkan, dan terakhir penyerangan Gereja Lidwina di Bedog, Sleman.



Allisa menyebut kasus tersebut tidak berdiri sendiri. Dia berharap aparat kepolisian menindak tegas para pelaku intoleransi tersebut.

"Mendesak kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak tegas tidak hanya pelaku aksi intoleransi namun juga otak di balik peningkatan aksi kekerasan ini, sesuai dengan instrumen hukum yang berlaku. Keberhasilan penanganan jaringan terorisme menunjukkan kapasitas kepolisian yang tinggi, dan menjadi aset untuk menuntaskan eskalasi tindak kekerasan dan intoleransi," urainya.

Allisa berharap pemerintah tingkat pusat hingga kabupaten/kota merespons cepat kasus-kasus intolerasi di wilayahnya. Diharapkan kasus serupa tak terjadi lagi.

"Mendesak Pemerintah dari tingkat Pusat sampai tingkat Kabupaten/Kota untuk mengembangkan respons yang komprehensif untuk mengelola persoalan ini, terutama dikaitkan dengan dinamika politik di tahun 2018-2019 ini. Situasi ini tidak dapat dikelola dengan pendekatan kasus-perkasus, namun perlu dilihat dan direspon secara menyeluruh," ucapnya.


Dia juga mengajak politikus agar tidak menggunakan isu SARA demi meraih suara. Allisa juga mengajak para pemuka agama agar aktif mengajarkan persaudaraan antarumat beragama.

"Mengajak para pemuka agama untuk mengambil kepemimpinan aktif dalam memperkuat tali persaudaraan sebangsa di antara kelompok-kelompok umat beragama, terutama di tingkatan akar rumput, bahu-membahu menjaga bangsa ini tetap pada nilai-nilai keberagaman dalam persatuan," katanya.


Allisa juga berharap masyarakat bisa menyikapi persoalan ini dengan bijak. Dia juga berharap masyarakat berperan aktif untuk mencegah kasus-kasus kekerasan intoleransi terulang.

"Sudah saatnya Warga Bangsa yang cinta Indonesia menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai nafas kita membangun kehidupan bersama. Sudah saatnya Warga Negara yang cinta perdamaian dan kesatuan bangsa lebih lantang menyuarakan kehendak dan cita-citanya untuk bangsa yang adil, makmur, sentosa. Ini hanya bisa tercapai bila kita mampu mewujudkan Negara yang adil dengan kedaulatan hukum. Kita tak bisa sentosa, bila ketidakadilan masih merajalela. Sebagaimana Gus Dur telah menyampaikan: perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi," pungkasnya.
(ams/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed