DetikNews
Jumat 09 Februari 2018, 14:55 WIB

Tolak Pasal Penghinaan Presiden, Fadli: Bisa Balik ke Zaman Otoriter

Parastiti Kharisma Putri - detikNews
Tolak Pasal Penghinaan Presiden, Fadli: Bisa Balik ke Zaman Otoriter Fadli Zon (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Pasal penghinaan presiden yang akan dihidupkan lagi di Rancangan KUHP menjadi polemik. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menolak usul tersebut.

Jika pasal tersebut diberlakukan kembali, Fadli menilai itu akan kembali pada zaman otoriter. Ia berpandangan, ada kemunduran total pada demokrasi jika pasal tersebut dimasukkan dalam Rancangan KUHP.

"Menurut saya sih tidak perlu. Saya kira ini akan membuat kita kembali ke zaman otoritarian dan masyarakat tidak bisa mengkritik. Saya kira ini satu kemunduran total terhadap demokrasi kita," kata Fadli saat dihubungi, Jumat (9/2/2018).


Menurut Fadli, kritik terhadap presiden memang sudah semestinya. "Presiden wajib dikritik dong kalau salah. Masak yang boleh hanya puja-puji saja. Ini kan negara demokrasi," tuturnya.

Fadli pun mengimbau pemerintah mempertimbangkan kembali pasal penghinaan presiden untuk dimasukkan ke dalam Rancangan KUHP.


"Pemerintah tidak perlu memaksakan ini. Saya kira ini sudah diatur semuanya. Jadi harus dikeluarkanlah penghinaan ini, tidak perlu ada lagi di dalam pembahasan Rancangan KUHP," ujar politikus Gerindra itu.

Seperti diketahui, rapat tim perumus Rancangan KUHP dengan pemerintah sepakat pasal penghinaan presiden masuk KUHP. Sedangkan pasal penghinaan melalui media sosial masih ditunda pembahasannya.
(yas/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed