ICW: Mahar Politik Kerap Dikamuflase Jadi Biaya Saksi

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Selasa, 16 Jan 2018 15:04 WIB
Foto: Ilustrasi oleh Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan praktik mahar politik dalam kontestasi Pilkada 2018. Praktik ini kerap dikamuflase dalam berbagai rupa pengeluaran.

"Kalaupun ada pengeluaran, diurus calon kepala daerah. Aneh kalau partai politik (parpol) bilang minta mahar politik untuk kampanye, biaya saksi, dan biaya sengketa. Ini istilah mereka saja kepada publik, misal uang pangkal, biaya pendaftaran. Ini tidak sesuai undang-undangnya," kata Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik Almas Syafrina di Sekretariat ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2018).

Praktiknya, justru calon kepala daerah ini yang lagi-lagi mengeluarkan biaya, bukannya meminta ke partai. Pun demikian dengan biaya saksi, juga biaya kampanye dalam pilkada, semuanya keluar dari kantong kandidat kepala daerah.

"Biaya saksi hanya kamuflase karena pada praktiknya, kandidat kemudian mencari dan membiayai saksi lagi. Jadi parpol hanya memperhalus bahasa sebagai sumbangan parpol, biaya saksi, biaya organisasi parpol. Ini esensinya mahar politik," ucap Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik Donal Fariz dalam kesempatan sama.


Donal lalu menyebut sejatinya yang menjadi korban terbesar dari mahar politik adalah kader parpol. Istilahnya, kata Donal, kader yang sudah berdarah-darah membela parpol justru menjadi urusan nomor dua, begitu ada orang yang menawarkan mahar politik.

"Mereka berpuluh tahun di parpol, tapi ada orang bawa tas, koper, parpol yang pragmatis terima uang itu. Kader urusan kedua. Makanya ada partai yang pecah jangan-jangan karena itu," duga Donal.

"Kemarahan La Nyalla ini adalah kemarahan kader parpol yang sudah berpuluh tahun berjuang, tapi dukungan malah diberikan kepada orang yang tidak lahir dari rahim parpol. Yang bisa fight soal mahar partai hanyalah kader itu sendiri," imbuhnya.

Soal biaya politik, juga dibenarkan oleh Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil. Dia menyatakan sebenarnya dana untuk parpol sendiri sudah diatur oleh undang-undang dan ada batasannya. Pengeluarannya pun harus dilaporkan secara transparan, akuntabel, dan dipublikasikan.

"Dari pasangan calon, kalau ini digunakan untuk biaya kampanye dan biaya saksi, harus dilaporkan di awal. Tapi paslon nggak melakukan itu. Padahal dalam Pasal 74 ayat (8) UU Pilkada, disebutkan setiap penerimaan dan penggunaan dana kampanye harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel," kata Fadli.

"Kalau mahar ini diasumsikan sebagai biaya saksi, biaya kampanye, dan biaya pemenangan, tentu harus dilaporkan. Tapi tidak dilaporkan sehingga bermasalah," tuturnya menambahkan.

Soal mahar politik yang belakangan mencuat, seperti dari pengakuan La Nyalla M Mattalitti yang diminta Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk jadi cagub Jawa Timur, lalu Brigjen Pol Siswandi yang mengaku diminta mahar miliaran rupiah oleh PKS untuk Pilwalkot Cirebon, menurut Fadli harus ditindaklanjuti. Bawaslu perlu menangani ini secara serius, sebagaimana memproses hingga tindak pidana untuk sengketa pilkada lainnya.

"Dorongan penegakan hukum agar mahar ini tidak menguap. Ini tidak bisa dibiarkan saja. Rezim penindakan pelanggaran pilkada ada di rezim pidana pemilu. Ada di Pasal 187b UU Nomor 10 Tahun 2016. Ini kelanjutan pemberian pidana," pungkasnya.

(nif/dhn)